Home Batam Ketua DPRD Batam Senang Pemko Kembalikan Waktu Drop Off Parkir 15 Menit

Ketua DPRD Batam Senang Pemko Kembalikan Waktu Drop Off Parkir 15 Menit

Ketua DPRD Batam
Ketua DPRD Batam, Nuryanto bersama Kepala Dishub Batam, Salim
DPRD Batam

Barakata.id, Batam – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengapresiasi langkah Pemko Batam yang mengakomodir aspirasi masyarakat terkait perparkiran. Waktu drop off yang sempat diterapkan 5 menit dikembalikan menjadi 15 menit

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam baru saja mengeluarkan surat edaran yang salah satu poin kebijakan barunya adalah mengembalikan aturan drop off yang dipungut parkir dari lima menit menjadi 15 menit.

artikel perempuan

Dengan surat edaran ini, kendaraan yang masuk ke kawasan parkir khusus seperti mall, pelabuhan dan bandara, baru dapat dikenakan parkir setelah 15 menit berada di dalam kawasan. Pemilik kendaraan tidak lagi langsung dipungut parkir saat baru lima menit dalam kawasan seperti tercantum dalam peraturan wali kota.

BACA JUGA : Parkir di Pelabuhan Domestik Batam Dikelola Swasta Mulai Februari

“Ketentuan drop off ini banyak diprotes warga. Kita apresiasi, Pemko melalui Dinas Perhubungan mengakomodir permintaan masyarakat yang disampaikan lewat DPRD, agar kembali ke ketentuan drop off yang lama dimana waktunya 15 menit,” ungkap pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut di Batam Center, kemarin.

Dia pun berharap polemik terkait parkir ini dapat terus didiskusikan dalam hal penerapannya agar tidak ada kesan memberatkan masyarakat namun di satu sisi pemerintah dapat meningkatkan pendapatan untuk membiayai pembangunan.

Namun, Cak Nur menegaskan bila terjadi pertentangan antara kepentingan masyarakat dan keinginan pemerintah, maka pemerintah harus mengedepankan kepentingan masyarakat sebagaimana istilah hukum, salus populi suprema lex esto (keselamatan/kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi).

BACA JUGA : Pemko Batam Evaluasi Aturan Parkir Gratis 15 Menit

Sebelumnya Cak Nur selaku Ketua DPRD Kota Batam juga telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 022/170/II/2024 agar Dinas Perhubungan menunda penerapan tarif baru retribusi parkir. Rekomendasi itu berisi sejumlah persyaratan agar Dinas Perhubungan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung perparkiran serta rencana aksinya.

“Di lapangan kita bisa lihat, kalau memang banyak yang komplain berarti belum siap diterapkan,” tegas Cak Nur waktu itu. (bar)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari bergabung di Grup Telegram "KATA BARAKATA", caranya klik link https://t.me/SAHABATKATA kemudian join.