Beranda Kepulauan Riau Batam

Kepri Target Bebas Kasus Stunting pada 2024

125
0
Kasus Stunting di Kepri
Ketua TP PKK Kepri, Dewi Kumalasari
DPRD Batam

Barakata.id, Batam – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov) Kepri menargetkan tidak ada lagi kasus stunting di Kepri pada tahun 2024. Persoalan stunting anak menjadi salah satu perhatian serius Pemprov Kepri.

“Saat ini penurunan angka Stunting menjadi perhatian serius kita,” tegas Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kepri, Dewi Kumalasari saat menghadiri Acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 Tahun 2021, sekaligus peluncuran vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil dan menyusui serta anak 12 – 18 tahun, Selasa (29/7/21) secara daring di Graha Kepri Batam.

Ikuti saluran Barakata.id di WhatsApp klik disini

Di acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin melalui video conference tersebut, Dewi mengatakan, stunting tidak hanya menghambat tumbuh kembang anak karena kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu lama, tetapi juga bisa menghambat kemajuan pembangunan mensejahterakan masyarakat.

“Untuk itu berbagai program terus kami gesa mulai dari pendampingan, gerakan makan ikan, dan kampanye jangan nikah usia muda, jangan dekat jarak kelahiran dan jangan lahiran di usia tua. Kita tekadkan, Kepri bebas kasus stunting pada tahun 2024 nanti,” kata dia.

Menurut Dewi, target kampanye pencegahannya difokuskan pada pulau-pulau terdepan dan terluar. Stunting (kerdil) adalah gagal tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu lama.

“Saat ini, Kepri menjadi provinsi terbaik kedua kasus stuntingnya setelah Bali. Karena itu, dengan peran semua pihak, target zero stunting bisa dicapai,” ujar istri Gubernur Kepri itu.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, peringatan Harganas dilakukan pemerintah sebagai usaha untuk mengingatkan masyarakat bahwa pentingnya peran keluarga.

“Semua program stunting dan program pembangunan lainnya tidak akan berhasil jika tidak dibantu dari keluarga,” ujarnya.

Menurut Ma’aruf , untuk pengendalian stunting di seluruh Indonesia, BKKBN diminta untuk terlibat aktif dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi sosial kemansyarakatan.

“Semua layanan di lapangan yang dibuat untuk pengendalian stunting harus tepat sasaran dan harus dirasakan langsung bagi sekelompok masyarakat yang menjadi target dengann prioritas utama menurunkan angka Stunting 14 persen pada tahun 2024,” pungkas Ma’aruf Amin.

*****

Editor : YB Trisna

Sumber : Kominfo.kepriprov.go.id