Home Kepulauan Riau

Kepri Mau Buat Perda Covid-19

9
Perda Covid-19 Kepri
Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin bersama Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. (F: barakata.id/ist)

 

Barakata.id, Tanjungpinang – Pemprov Kepri bersama DPRD Kepri berencana membuat peraturan daerah (Perda) tentang Covid-19. Perda itu nantinya akan menjadi penguat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan dalam upaya menangani Covid-19 di Kepri.

“DPRD dan Pemprov Kepri punya komitmen besar dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Kepri dalam rangka pencegahan penanganan dan juga penegakan hukum Covid-19. Perda ini menjadi legal standing bagi seluruh penyelenggara pemerintahan bagaimana menangani Covid-19 di Kepulauan Riau,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin usai bertemu dengan pimpinan DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (5/10/20).

Bahtiar berharap Kepri menjadi provinsi keempat yang memiliki Perda Covid-19, setelah Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo. Menurutnya, Perda tentang pencegahan penanganan dan penegakan hukum Covid-19 di Kepri bisa dibahas dan diselesaikan dalam satu bulan ke depan.

Pada kesempatan itu, Bahtiar juga menyampaikan harapannya supaya gerakan Pilkada Sehat yang digelorakan pemerintah bisa menjadi bagian yang didukung dengan Perda Covid-19 tersebut.

Baca Juga :

Menurutnya, Perda Covid-19 bukan hanya mendukung Pilkada di Kepri tapi justru supaya penanganan dan pencegahan sebagai bentuk dari pada tanggung jawab dan kinerja positif apa yang diinginkan semua pihak.

“Ini menjadi perhatian kita bersama dan semoga kita lebih baik lagi. Mudah-mudahan teman-teman di DPRD Kepri bisa menyelesaikan Perda ini sebelum masa jabatan saya di sini habis,” katanya.

Sementara itu, terkait pertemuan dengan unsur pimpinan dan Ketua Fraksi di DPRD Kepri, Bahtiar yang didampingi oleh Sekretariat Daerah (Sekda) TS Arif Fadilah, Kepala Barenlitbang Andri Rizal, Asisten Administrasi Umum M Hasbi, Kadis Sosial Doli Boniara, Kabiro PBJ Misbardi, dan Plt Kabiro Humprohub Zulkifli, menyampaikan bahwa pertemuan itu untuk mempererat kemitraan antara Pemprov dengan DPRD Kepri.

Ia mengatakan, tugasnya sebagai Gubernur Pjs Kepri sesuai undang-undang adalah dari tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020. Meski cukup singkat, banyak tugas yang harus diselesaikan selama menjabat di Pemprov Kepri.

Dirjen Polpum Kemendagri itu menjelaskan, segenap kebijakan pemerintahan itu mutlak harus didukung dari DPRD. Karena itu dia sengaja datang untuk beramah-tamah dengan jajaran DPRD Kepri.

“Pemerintahan Daerah tidak bisa berjalan tanpa DPRD yang diataur dengan Peraturan Perundang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang namanya pemerintahan daerah itu adalah gubernur bersama perangkatnya dan DPRD, ini baru sempurna disebut pemerintahan daerah,” kata dia.

Baca Juga :

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dibahas bagaimana cara DPRD bersama Pemprov Kepri bisa mencegah, memutuskan tali rantai Covid-19. Hal itu terkait pula dengan tujuan supaya pelaksanaan Pilkada di seluruh wilayah Kepri dapat berjalan dengan lancar.

Selain itu, lanjut Jumaga Nadeak, pembahsan bersama Bahtiar juga menyinggung tentang agenda-agenda yang perlu diselesaikan selama Gubernur Kepri, Isdianto cuti mengikuti Pilkada 2020.

“Apa apa saja agenda yang perlu kita selesaikan? Yang wajib itu adalah APBD Perubahan, LKPJ, APBD Murni 2021, arah hak inisiatif tentang pencegahan Covid-19. Ini bahas cukup ringan tapi padat dan tidak formal,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sampai 5 Oktober 2020, kasus Covid-19 di Provinsi Kepri tercatat sudah mencapai 1.740 kasus. Dari jumlah itu, pasien yang masih dirawat sebanyak 481 orang, sembuh 1.211 orang, dan meninggal dunia 48 orang.

*****

Editor : YB Trisna

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin