Home Kepulauan Riau

Kepri Garda Terdepan Pembangunan Kawasan Perbatasan

66
Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki potensi sumber daya alam besar yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi tersebut, Kepri pantas menjadi garda terdepan pembangunan nasional di kawasan perbatasan.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, potensi-potensi sumber daya alam di Kepri tersebar di semua kabupaten dan kota. Potensi itu berupa hasil laut seperti perikanan dan energi yang melimpah.

“Jika potensi-potensi tersebut kita kelola dengan baik dan maksimal, saya yakin dapat mendukung upaya negara untuk membangun masyarakat yang sejahtera,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Kepri di Ballroom Hotel CK, Tanjungpinang, Kamis (2/5/19).

Menurut Nurdin, untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, memang tidak mudah. Apalagi, potensi kekayaan alam di Kepri khususnya perikanan selama ini masih banyak yang dicuri oleh masyarakat negara tetangga. Karena itu, ia berharap Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan stabilitas keamanan di daerah perbatasan terutama di Kepri.

Ia berharap, rakor itu bisa menghasilkan formula-formula terbaik dalam upaya mewujudkan sinergitas semua pihak untuk membangun daerah perbatasan. Nurdin pun mengingatkan jajarannya di Pemerintah Provinsi Kepri agar terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.

“Komuniasi dengan pusat penting dijaga agar terjadi kolaborasi dan dukungan aktif semua pihak baik secara vertikal maupun horizontal,” kata dia.

Di tempat yang sama, Kepala Bagian Pengelola Perbatasan Biro Pemerintahan dan Perbatasan Provinsi Kepri, Roslan mengatakan, rakor tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data usulan pembangunan wilayah perbatasan yang kemudian dijadikan rencana aksi. Kemudian, menciptakan sinergitas dan kesesuaian program yang akan diteruskan kepada pemerintah pusat.

“Rakor ini juga bagian dari upaya Provinsi Kepri untuk memaksimalkan peluang mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) lebih besar dari pusat, dengan usulan-usulan pembangunan yang terbaik,” katanya.

Rakor diikuti 50 perwakilan dari dinas dan lembaga terkait di daerah-daerah perbatasan seperti Natuna dan Anambas. Selain itu, juga mendatangkan pembicara Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan, Kementerian PPN/Bappenas RI Velix Vernando dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro.

*****

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin