Home Kepulauan Riau

Kepri Ajukan Rp20 Triliun ke Pusat untuk Bangun Infrastruktur

92
2musrenbang
Kepala Barenlitbang Kepri, Naharuddin

Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengajukan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Usulan itu disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Shangri-La Hotel Jakarta, Kamis (9/5/19) lalu.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepri, Naharuddin mengatakan, program
pembangunan infrastruktur yang diusulkan ini merupakan proyek skala prioritas dan strategis di Kepri. Proyek yang diusulkan ke pemerintah pusat di antaranya, pembangunan jembatan penghubung Pulau Batam dengan Pulau Bintan atau dikenal dengan sebutan Jembatan Babin.

Proyek lain yang diajukan adalah, pembangunan Bandara Internasional di Ranai, Kabupaten Natuna, pembangunan beberapa ruas jalan di Kota Batam dan Kabupaten Bintan, serta “fly over” di Kota Batam.

“Selain itu, kita juga usulkan proyek pembangunan lanjutan Pelabuhan Batuampar, Batam yang berskala internasional,” katanya di Tanjungpinang, Senin (20/5/19).

Naharuddin mengatakan, setelah musrenbangnas 2019, seluruh usulan dari daerah se-Indonesia akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian dan lembaga.

“Kita berharap usulan-usulan program prioritas Kepri itu menjadi prioritas pula di kementerian dan lembaga,” kata dia.

Kejengkelan Presiden Jokowi

Presiden Jokowi menghadiri pembukaan Musrenbangnas 2019 di Jakarta, Kamis (9/5/19). (Dok. Bappenas)

Saat membuka Musrenbangnas 2019 tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para perwakilan pemerintah daerah yang hadir karena masih banyak laporan tentang sulitnya perizinan untuk investasi. 

“Jengkel saya, (mengapa) tidak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, sejak awal masa pemerintahannya, banyak investor yang tertarik untuk masuk ke Indonesia. Namun, sulitnya perizinan membuat peluang tersebut gagal menetas menjadi investasi di Indonesia.

Menurutnya, banyak perizinan yang muncul dari pola atau tradisi lama. Hal itu membuat dokumen yang sebelumnya bersifat rekomendasi kemudian menjadi perizinan baru bagi investor.

Ia menekankan perlunya pembenahan di kelembagaan agar tidak mempersulit perizinan. Organisasi ke depan harus bersifat simpel dan fleksibel untuk menghadapi perubahan yang cepat.

“Lembaga yang tidak kita perlukan, tidak efisien, yang tidak memberikan kontribusi riil kepada negara tutup, hapus,” tegasnya.

Presiden mengatakan, ada dua sektor investasi yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah yaitu, industri yang berorientasi pada ekspor serta industri yang menjadi substitusi barang impor.

“Saya cek ada 259 izin, siapa yang kuat? Kalau dikoperin bisa 10 koper itu izinnya,” kata dia.

Di tempat yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, ke depan, pembangunan lebih difokuskan kepada Sumber Daya Manusia (SDM), agar pekerja Indonesia berkualitas dan berdaya saing.

“Agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 difokuskan pada meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, membangun karakter bangsa, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas,” katanya.

Bambang menargetkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai level 5,4 sampai 6 persen per tahun pada periode 2020-2024. Begitu juga tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang harus terus digenjot oleh pemerintah.

Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, pembangunan nasional telah menunjukkan kemajuan yang sangat baik. Di tengah ketidakpastian global, perekonomiam nasional justru tumbuh dengan stabil dan mencapai 5,17 persen pada 2018.

*****

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin