Barakata.id, Batam – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI segera membangun infrastruktur di kawasan Rempang, Batam. Pembangunan itu guna mendukung proyek nasional Rempang Eco City.
Rencana pembangunan infrastruktur itu dibahas dalam rapat teknis bersama jajaran Badan Pengusahaan (BP) Batam di gedung Marketing Center BP Batam, Rabu (27/9/23).
Rapat ini dalam rangka menindaklanjuti keputusan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden RI, Joko Widodo, Senin (25/9/23) lalu. Salah satu penugasan yang diberikan kepada Kementrian PUPR adalah, pembuatan site plan permukiman yang berjumlah 1.322 KK.
“Jadi dengan rapat ini, kami ingin mengetahui lingkup pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Kementrian PUPR ke depannya,” ujar Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian PUPR, Johanes Wahyu Kusumo Susanto.
BACA JUGA : Warga Rempang: Kami Pindah Tanpa Paksaan
Ia mengatakan, akan ada 5 kampung yang terdiri dari 961 KK untuk dilakukan pergeseran ke Tanjung Banun. Sementara di Tanjung Banun sendiri, saat ini sudah ada 361 KK yang bermukim disana.
Sehingga masyarakat yang akan bermukim di Tanjung Banun nantinya, akan ada sebanyak 1.322 KK.
“Untuk di Tanjung Banun akan dibangun pemukiman terpadu. Pemukiman ini, dapat dijadikan sebagai percontohan kampung nelayan yang eco friendly di Indonesia,” kata dia.
BACA JUGA : Tiga KK di Rempang Pindah ke Hunian Sementara, Langsung Terima Uang Rp2, 4 Juta
Sementara itu, Anggota Bidang Kebijakan Strategis, BP Batam Enoh Suharto mengatakan, BP Batam berkoordinasi dengan Kementrian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Rempang.
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memenuhi hak masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan cepat.
“Semoga pembangunan Rempang Eco City ini bisa segera berjalan dan memberikan dampak kesejahteraan masyarakat kedepannya,” ujar Enoh. (*)
