Home Warta Nusantara

Kemensos Pastikan Bansos Corona Tak Terganggu OTT KPK

31
Bansos Covid-19
Kemensos RI memastikan program bansos tetap berjalan selama pandemi Covid-19. (F: barakata.id/ist)

Barakata.id, Jakarta – Program bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) dipastikan tidak terganggu oleh adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu program bansos yang tetap jalan adalah bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19

Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemensos, Hartono Laras memastikan bahwa pihaknya terus berkerja keras menyelesaikan program bansos, baik program reguler maupun program khusus dari sisa waktu anggaran 2020 yang segera berakhir.

Selain itu, Kemensos juga sedang mempersiapkan pelaksanaan program 2021 yang harus berjalan mulai Januari 2021 mendatang.

“Saat ini total anggaran kemensos sebesar Rp134,008 triliun dan realisasi sudah lebih dari 97,2 persen per-6 Desember 2020 atau tertinggi dari 85 Kementerian dan Lembaga. Ini yang kita kawal terus,” kata Hartono Laras, melalui siaran pers-nya, kemarin.

Baca Juga :

Ia mengatakan, jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler (khusus) di Kemensos mencapai Rp128,78 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran yang sudah terealisasi lebih dari 98 persen.

Terkait OTT yang dilakukan KPK terhadap Menteri Juliari dan sejumlah oknum pejabat di lingkungan Kemensos, Hartono mengaku jajarannya sangat prihatin.

Meski demikian, ia memastikan bahwa Kemensos siap bekerja sama dengan KPK, dan membuka akses informasi untuk keperluan proses hukum.

“Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam upaya Pemberantasan Korupsi,” kata dia.

Hartono mengaku prihatin dan sangat terpukul dengan adanya OTT tersebut. Apalagi OTT terjadi di tengah upaya Kemensos untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas dan amanah khususnya dalam menyalurkan bansos di tengah pandemi Covid-19.

“Hampir 9 bulan terakhir ini, kami beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran serta mematuhi prinsip akuntabilitas,” ujarnya.

“Sejak awal kami telah meminta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) baik Inspektorat Jenderal Kemensos maupun BPKP, dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan dan pengawalan serta pendampingan dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial ini yaitu dengan Polri, Kejaksaan Agung, termasuk dengan KPK. Hal ini karena kami mengelola anggaran yang besar,” pungkasnya.

Baca Juga :

Seperti diketahui, KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat Kemensos, terkait dugaan suap penyediaan bansos penanganan pandemi Covid-19 pada Jumat (4/12/20) malam hingga Sabtu (5/12/20) dinihari.

Sehari kemudian, Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan bahwa Mensos Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka. KPK menemukan uang senilai Rp8,8 miliar yang diduga untuk keperluan sang menteri, berasal dari fee bansos corona.

“Uang tersebut berasal dari pelaksanaan bantuan paket sembako periode kedua bulan Oktober hingga Desember 2020,” kata Firli dalam jumpa pers, Minggu (6/12/20).

*****

Editor : YB Trisna

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin