Home Nusantara

Kebijakan Menimbulkan Persepsi Negatif di Kalangan Publik, Ketua Bawaslu Kepri Diperiksa DKPP

Ketua Bawaslu Kepri Diperiksa DKPP
Ketua Majelis, Didik Supriyanto memimpin sidang pemeriksaan terhadap Ketua Bawaslu Kepri sebagai Teradu secara virtual, Selasa (12/1/2021). F: humas dkpp RI
Banner Pemprov Kepri

Barakata.id, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 191-PKE-DKPP/XII/2020 pada Selasa (12/1/2021) pukul 09.00 WIB.

Perkara ini diadukan oleh Jibran Jihad, Mahasiswa Universitas Ibnu Sina Batam, Kepulauan Riau. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Sjahri Papene selaku Teradu.

Baca juga:

Advertisement

Pengadu mendalilkan Teradu melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Batam, di mana Ketua Senat Universitas Batam HM. Soerya Respationo, merupakan Calon Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dalam Pilkada Tahun 2020.

Teradu menambahkan Kepala Pengawas Yayasan Griya Husada Prof Jemmy Rumengan yang menaungi Badan Penyelenggara Universitas Batam dan Wakil Rektor IV Universitas Batam, Muhammad Gita Indrawan tercatat dalam tim pemenangan HM. Soerya Respationo.

“Keduanya tercatat sebagai Dewan Pengarah dan Ketua Tim Kampanye pasangan calon (paslon) HM. Soerya Respationo – Iman Setiawan,” ungkap Pengadu dalam sidang pemeriksaan secara virtual pada, Selasa (12/1/2021) pagi.

Jibran Jihad sebagai Pengadu saat menyampaikan isi aduannya. F: humas dkpp

Pengadu meyakini MoU Bawaslu dengan Universitas Batam menimbulkan konflik kepentingan, terutama menyangkut pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Kepulauan Riau.

Baca juga:

Tidak hanya itu, Pengadu mempertanyakan kenapa MoU tersebut tidak ditinjau ulang oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Pasalnya, jauh hari Teradu mengetahui jika calon gubernur HM. Soerya Respationo menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Batam.

“Seharusnya MoU dengan pihak Universitas Batam itu ditinjau ulang, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif dikalangan masyarakat terkait integritas dan profesionalitas Teradu dalam hal ini Ketua Bawaslu Kepri,” tandas Jibran.

Pengadu juga mendalilkan diduga Teradu tidak melakukan pengawasan saat Soerya Respationo membuka kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Batam dan melakukan proses belajar mengajar mahasiswa S-2 Fakultas Hukum Universitas Batam.

“Saya meyakini bahwa Teradu tidak melakukan pengawasan saat pembukaan kegiatan PKKMB yang dibuka oleh salah satu calon Gubernur Kepri yakni Bapak HM Soerya Respationo. Karena ada kawan saya yang ikut di kegiatan itu,” beber Jibran.

Dari kedua peristiwa tersebut, Pengadu mempertanyakan pengawasan yang menjadi tugas pokok dan wewenang dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terutama Ketua Bawaslu.
“Dari kedua peristiwa itu timbul pertanyaan bagaimana dengan integritas dan profesionalitas Teradu, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau,” lanjutnya.

Baca juga:

Sementara Teradu menjelaskan nota kesepahaman tidak hanya dilakukan dengan Universitas Batam, tetapi universitas lainnya yang ada di Kota Batam. Nota kesepahaman yang ditandatangani terkait dengan pengawasan partisipatif pada Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Batam.

“Kenapa kami menggandeng universitas dalam pengawasan partisipatif ini? Karena universitas memiliki banyak fungsi dan sumber daya untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Kepulauan Riau,” ungkap Teradu.

Teradu menambahkan penandatangan MoU dilakukan pada jauh hari sebelum MH Soerya Respationo ditetapkan sebagai peserta pilkada. Meski demikian, Teradu mengetahui informasi yang bersangkutan masuk dalam bursa calon dalam proses penjaringan yang dilakukan oleh partai politik.

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Sjahri Papene selaku Teradu. F: humas dkpp

“Informasi itu sampai ke kami (Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau) setelah kami melakukan MoU tetapi kami tetap fokus pada tahapan-tahapan pilkada yang telah ditentukan,” kata Teradu menjawab pertanyaan Anggota Majelis, Parlindungan Sihombing, S.Sos seperti dikutip dari website resmi DKPP RI.

Baca juga:

Parlindungan kembali menegaskan bahwa apakah saudara Teradu mengetahui persepsi publik terkait kedekatan dari salah satu calon gubernur yakni DR HM Soerya Respationo yang juga Ketua Senat Universitas Batam yang kemudian apakah itu tidak menjadi pertimbangan saudara Teradu dalam kerja sama dengan Universitas Batam.

“Terkait dengan Ketua Senat Uniba, itu kami ketahui setelah dilaksanakan MoU,” ucap Teradu.

Tak hanya sampai di situ. Parlindungan kembali memastikan kepada Teradu, apakah tidak menimbulkan persepsi negatif oleh publik terkait MoU yang dilakukan dengan pihak Universitas Batam tersebut. Mengingat, pasangan calon serta tim kampanye pasangan calon ada di universitas tersebut.

Anggota Majelis, Parlindungan Sihombing (TPD Unsur KPU Provinsi). F: ist

Menurut Teradu, bahwa dilakukan MoU tersebut berdasarkan amanah undang-undang pemilu untuk bekerja sama dengan semua stakholder atau pemangku kepentingan yang ada di Kepri, terutama pihak kampus yang mana diketahui jauh dari praktek politik praktis sehingga Bawaslu Kepri melakukan kerja sama pengawasan partisipatif.

Perlindungan kembali mempertanyakan kepada Teradu, apakah ada pemikiran atau pembahasan tentang peninjauan ulang kerja sama dengan Universitas Batam, khususnya pasca penetapan paslon dan tim kampanye paslon oleh KPU.

Baca juga:

“Terkait hal ini, kami juga melakukan pembahasan di internal Bawaslu. Dan soal kerja sama ini merupakan kerja sama antar lembaga. Ini yang bisa kami sampaikan yang mulia,” ucap Teradu.

Terkait pengawasan,Teradu mengaku telah melakukan penelusuran dan pengawasan atas kegiatan di Universitas Batam yang dihadiri HM Soerya Respationo. Teradu melakukan konfirmasi kepada dosen serta peserta (mahasiswa) yang mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Batam.

Hasil pengawasan kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Form Model A tertanggal 15 Oktober 2020. Kehadiran HM Soerya Respationo dalam PKKMB murni dalam kapasitasnya sebagai Ketua Senat.

“HM Soerya Respationo hanya menyampaikan sambutan terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi, tidak ada sambutan mengarah ke kampanye, dan tidak ada atribut kampanye dalam bentuk apapun,” lanjutnya.

Baca juga:

Sidang virtual ini dipimpin oleh Ketua Majelis, Didik Supriyanto, S.IP., MIP dengan anggota antara lain Dr. Sumianti, S.Sos., MM (TPD Unsur Masyarakat) dan Parlindungan Sihombing (TPD Unsur KPU Provinsi).

*****
Editor: Ali Mhd

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin