Home Kepulauan Riau Kasus Suap Nurdin Basirun, Direktur PT Marcopolo Shipyard Beri Rp50 Juta untuk...

Kasus Suap Nurdin Basirun, Direktur PT Marcopolo Shipyard Beri Rp50 Juta untuk Biaya Entertainment

1245
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengenakan rompi tahanan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin reklamasi, Kamis (11/7/19) lalu. (F: Istimewa)

Sementara itu, masih di persidangan yang sama, Direktur PT Barelang Elektrindo, Linus Gusdar membantah pernah memberikan uang Rp70 juta kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri, Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kepri, Budy Hartono terkait penerbitan izin prinsip di Kepri.

“Tidak,” kata Linus singkat.

Baca Juga :
Sopir Gubernur Nurdin 5 Kali Terima Titipan Uang dari Pengusaha JKA

Mendengar jawaban Linus, jaksa KPK mengingatkan bahwa Linus sudah disumpah. Pasalnya, di persidangan sebelumnya, Budy dan Edy mengakui pernah menerima uang sebesar Rp 70 juta dari perusahaan Linus.

“Tidak ada,” kata Linus lagi.

Namun, Linus mengakui bahwa ia sudah menerima izin prinsip pemanfaatan ruang laut dari pihak Budy dan Edy.

“Saya terima, sekitar 10 hari sampai dua pekan setelah Lebaran,” kata dia.

Baca Juga :
Nurdin Basirun Perintahkan Sopirnya Minta Uang ke Pengusaha

Seperti diketahui, KPK menetapkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi setelah ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Tanjungpinang pada Juli 2019.

Selain Nurdin, dalam kasus serupa KPK juga menetapkan status tersangka kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kepri Budy Hartono, dan Abu Bakar dari pihak swasta.

KPK menduga Nurdin menerima suap dari Abu Bakar terkait perizinan kegiatan reklamasi di Kota Batam dengan nilai total mencapai Rp159 juta.

Saat penggeledahan di rumah dinas Nurdin, KPK menyita uang sebanyak Rp6,1 miliar dalam bentuk beberapa mata uang asing. Uang sebanyak itu diduga hasil dari gratifikasi terkait penyalahgunaan wewenang dan jual beli jabatan.

*****

Sumber : Kompas.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin