Barakata.id, Blitar (Jatim) – Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar Dicky Cubandono mengaku telah dimintai keterangan oleh KPK terkait pengalokasian anggaran bantuan keuangan Pemprov Jatim tahun 2014-2018.
Kepada barakata.id, Dicky mengatakan, kalau pemeriksaan dilaksanakan di Polrestabes Surabaya pada Selasa (13/9) lalu bersama 5 pejabat lainnya termasuk kepala Bappeda Kabupaten Blitar.
Ia menambahkan, kalau pemeriksaan terhadap dirinya hanya sebatas sebagai saksi dan di minta untuk membawa data-data yang ada di PUPR untuk disampaikan ke KPK.
“Data-data sudah saya sampaikan. Saya dimintai keterangan hanya sebagai saksi terkait bantuan Pemprov Jatim tahun 2014-2018,” ucapnya Kamis (15/9/2022) malam saat dikonfirmasi melalui telepon.
Menurut Dicky, dirinya yang baru menjabat sebagai Kadis PUPR Kabupaten Blitar sejak bulan Agustus 2021 dan tidak mengetahui soal BK (bantuan keuangan) Tahun 2014 hingga 2018 tersebut.
“Kan banyak yang gak tahu to, apalagi saya baru menjabat mulai tahun 2021 bulan Agustus. Sesuai dengan surat keputusan (SK), bahwa kepala dinas saat itu dijabat oleh Pak Harpiyanto Nugroho,” bebernya.
Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa di media masa dalam kasus itu KPK telah menetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, Budi Setiawan (BS) sebagai tersangka.
Sementara, sebagai saksi yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Batu Alfi Nur Hidayat, Kepala Bappeda Kota Pasuruan Siti Rochana, Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Gustap Purwoko, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar Dicky Cobandono, dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin. (jun)
