Barakata.id, Kaltim – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ada bagi-bagi proyek dalam pembangunan Ibu Kota Republik Indonesia yang baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Ia meminta masyarakat tidak memandang negatif pembagian proyek tersebut.
“Ya repot kalau pikirannya negatif terus. Itu (proyek) ya harus dibagi-bagi, masa kita (pemerintah) kerjakan sendiri, bisa habis APBN,” kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Novotel, Balikpapan, Kaltim, Rabu (18/12/19).
Jokowi menegaskan, keterlibatan swasta dalam kegiatan pembangunan sangat diperlukan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.
Pemindahan ibu kota negara ke sebagian wilayah di Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kaltim diperkirakan menelan biaya hingga Rp466 triliun, dengan 19 persen berasal dari APBN.
Baca Juga :
Sah, Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan
Mengintip Pesona Wisata Kaltim, Ibu Kota Baru Indonesia
Ia sejak awal telah meminta kepada jajarannya agar pembangunan Ibu Kota RI yang baru di Kaltim jangan sampai menguras APBN. Soal pendanaan yang membutuhkan anggaran besar, Jokowi ingin ada kerja sama atau kemitraan dengan pihak di luar pemerintahan.
Menurutnya, saat ini sudah ada pihak swasta yang menawarkan investasi dalam bentuk transportasi energy nonfosil, pendidikan yakni membangun universitas, dan lainnya.
Jokowi memastikan telah merencanakan semua kebutuhan untuk Ibu Kota RI di Kaltim, terutama di wilayah Penjam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Kebutuhan utama seperti air dan listrik, serta daya dukung lingkungan sejak awal telah menjadi perhatian prioritas.
“Perencanaannya sudah ada semua. Ini kita mau membangun gagasan besar, semua sudah dihitung mulai dari air sudah, listrik sudah, lingkungannya juga, semua itu sudah dihitung. Jadi nggak main-main,” kata dia.
Presiden menekankan pentingnya memperhatikan lingkungan dalam tahapan pembangunan ibu kota baru tersebut. Ia ingin ibu kota baru dibangun dengan kosep smart city dan green city.
Untuk mendukung itu, lanjut Jokowi, kegiatan pertama pembangunan di kawasan Penjam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, adalah kebun bibit seluas sekitar 100 hektare.
“Kenapa pertama yang dibuat kebun bibit, ya karena kita ingin memperbaiki lingkungan, nanti dibuat hijau, asri, cantik,” ujarnya.
Jokowi juga mengatakan, dalam perencanaan pembangunan ibu kota baru, juga akan dibangun jalan tol penghubung pada tahun 2020 mendatang.
Saat ini, sudah ada jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) seksi Samboja-Samarinda untuk seksi 2,3,4 sepanjang 58,7 kilometer. Ruas jalan tol itu baru saja diresmikan. Nantinya, jalan tol itu akan terhubung dengan jalan tol di kawasan ibu kota.
Baca Juga :
Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi: Jangan Cari Muka
Jokowi: Yang Suka Impor Migas Akan Saya Gigit
Sebelumnya, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan menuding pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim penuh dengan indikasi bagi-bagi proyek pemerintah. Sejumlah LSM itu di antaranya, JATAM Nasional, JATAM Kaltim, WALHI Nasional, Walhi Kaltim, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, dan Pokja Pesisir dan Nelayan.
Rilis dari kantor YLBHI Jakarta dan Samarinda, dalam laporan bertajuk “Ibu Kota Baru Buat Siapa?”, kelompok LSM tersebut mengungkapkan bahaya pembangunan ibu kota baru yang dikhawatirkan akan merusak lingkungan, menganggu kelestarian alam, dan keberlangsungan masyarakat adat sekitar.
Dalam laporan itu juga diungkap beberapa nama yang yang berpotensi menjadi penerima manfaat atas megaproyek ini. Mereka adalah, para politisi nasional dan lokal beserta keluarga yang punya konsesi industri ekstraktif yakni tambang batu bara, pengusaha properti, kebun sawit, kayu, pembangkit listrik tenaga batu bara dan PLTA skala raksasa.
Diduga, proyek tersebut hanya akan menjadi jalan pemutihan dosa perusahaan atas perusakan lingkungan hidup dan perampasan lahan masyarakat di Kaltim.
*****
