Home Warta Nusantara

Jadi Timses Pilkada, Jurnalis Harus Mundur

314
Jurnalis Jadi Timses
Ketua PWI Kepri, Candra Ibrahim menjadi narasumber webinar bersama Dewan Pers dan pimpinan media, Rabu (23/9/20). (F: barakata.id/yuri b trisna)

Barakata.id, Batam – Setiap jurnalis harus mundur dari profesinya jika jadi atau masuk ke dalam struktur tim sukses (Timses) salah satu pasangan calon yang bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Sebaiknya itu (mundur) dilakukan agar independensisi seorang jurnalis tidak berbenturan dengan kepentingan,” kata anggota Dewan Pers, Jamalul Insan dalam webinar dengan tema Literasi Pemberitaan dan Mencegah Berita Hoax di Pilkada 2020, Rabu (23/9/20).

Jamalul menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada larangan bagi jurnalis untuk ikut aktif jadi timses salah satu kontestan pilkada. Meski demikian, Dewan Pers telah menerbitkan surat edaran agar jurnalis yang masuk dalam struktur timses supaya nonaktif dari kegiatan jurnalistik.

Baca Juga :

Hal itu tidak berlaku untuk perusahaan media. Namun, ditegaskan Jamalul, “haram hukumnya” bagi media jika berpihak kepada salah satu paslon.

“Media harus memainkan peran sesuai fungsinya, memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Media berkewajiban menyampaikan informasi dari semua golongan, bukan hanya untuk kepentingan satu kelompok tertentu,” kata dia.

Dewan Pers, lanjut Jamalul, selalu mendorong perusahaan media untuk bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada. Harus memberi ruang kepada seluruh kontestan, bukan hanya kepada satu paslon atau kelompok tertentu saja.

Untuk sanksi, ada diatur secara resmi bagi media yang melanggar. Juga ada sanksi sosial yaitu hukuman dari masyarakat atau publik.

“Publik akan menilai mana media yang netral atau tidak. Ini sebenarnya hukuman yang cukup berat bagi perusahaan media,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepri, Candra Ibrahim mengatakan, setiap orang yang berniat menjadi wartawan seharusnya sudah memahami bahwa profesi ini tidak boleh terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis. Seperti menjadi anggota atau pengurus partai politik.

“Kalau pun wartawan mau berpihak dengan salah satu paslon tertentu, maka dia harus mundur atau nonaktif sementara. Ini penting agar produk jurnalistik yang dihasilkan tidak bias,” kata dia.

Baca Juga :

Untuk wartawan maupun media, bisa memanfaatkan momentum pilkada dengan pola kerja sama. Dan dalam industri pers, menurut Candra, hal itu bukan hal yang tabu.

Bentuknya, kata dia, bisa iklan ataupun advertorial. Dengan demikian, media bisa tetap memperoleh manfaat bisnis dari pilkada, dan dapat pula menjaga independensi-nya.

“Wartawan ini kan makhluk sosial juga. Mungkin saja dia kenal dekat dengan salah satu paslon, kemudian dimintai tolong untuk membantu. Ini bisa dilakukan sepanjang wartawan tersebut tidak terlibat langsung menjadi bagian dari tim sukses. Jadi, bentuk bantuannya bisa diarahkan dalam bentuk kerja sama bisnis antara perusahaan tempatnya bekerja dengan paslon tersebut,” ujarnya.

“Yang penting, wartawan itu harus profesional, jangan kemudian kerjanya menulis tentang “yang baik-baik saja” dari paslon yang sudah bekerja sama dengan perusahaan medianya. Sebaliknya, jangan pula menulis “yang buruk-buruk saja” dari paslon yang belum menjalin kerja sama.”

“Simpelnya, kalau mau ikut aktif mengampanyekan paslon tertentu, sebaiknya seorang wartawan mundur atau nonaktif sementara,” pungkas Candra.

*****

Editor : YB Trisna

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin