Home Kepulauan Riau

Ini 4 Program Prioritas Ansar-Marlin pada 2022

Kepri
Wagub Kepri Marlin Agustina, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat pembukaan Musrenbang Provinsi Kepri tahun 2021 di Dompak, Tanjungpinang, Senin (12/4/21). (F: barakata.id)
Banner Pemprov Kepri

Barakata.id, Tanjungpinang – Ada empat program prioritas pembangunan Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Ansar-Marlin pada tahun 2022. Empat program prioritas itu diharapan bisa mewujudkan visi Kepri yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya.

Untuk merealisasikan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina telah menyusun tema pembangunan pada 2022. Tema yang diusung adalah “Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur Serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai Budaya Melayu dan Nasional.”

Melalui tema itu, Pemprov Kepri berharap segala potensi yang ada di Kepri dapat dimaksimalkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Advertisement

BACA JUGA : Ansar dan Marlin Bangun Kepri dengan Kencangkan Ikat Pinggang

“Untuk bisa menyukseskan empat program utama itu, kami memohon doa restu dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Provinsi Kepri,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2021 dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2022 di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin (12/4/21).

Empat prioritas utama Ansar-Marlin pada tahun 2022 yaitu, peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata, serta pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

“Kemudian, pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya serta yang keempat adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang maksimal,” katanya.

Ansar mengatakan, empat program prioritas Pemprov Kepri pada 2022 tersebut disusun untuk menyelesaikan lima isu strategis yang saat ini dihadapi Pemprov Kepri.

Lima isu itu adalah, pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi, belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebaran wilayah Provinsi Kepri yang luas dan terletak di perbatasan membutuhkan akselerasi pembangunan.

Kemudian, belum tereksplorasinya secara maksimal potensi kemaritiman, serta terbukanya wilayah Provinsi Kepri yang menyebabkan budaya Melayu rentan luruh.

BACA JUGA : Ini Prioritas Ansar-Marlin Selama Pimpin Kepri 2021-2024

Langkah strategis Ansar-Marlin yang sudah dilakukan

Ansar juga membeberkan langkah-langkah strategis yang telah dilakukannya bersama Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina selama 46 hari setelah pelantikan. Di antaranya, percepatan vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan, lansia, dan petugas pelayanan publik.

Selanjutnya, percepatan pemungutan labuh jangkar, percepatan persiapan proyek Jembatan Batam Bintan, peluncuran Batam Logistic Ecosystem, proyek pembangunan 35 tower BTS 4G.

Ansar juga menyebutkan bahwa Pemprov Kepri mendapatkan dukungan APBN sebesar Rp200 miliar untuk percepatan pembangunan Pelabuhan Samudera di Kabupaten Natuna dan perluasan Bandara Raja Abdullah di Kabupaten Karimun.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak yang ikut hadir di acara itu meminta Ansar-Marlin memasukan sektor unggulan Kepri yakni pariwisata dan kemaritiman di dalam program prioritas pada 2022.

“Provinsi Kepri kini telah masuk ke usia yang ke-19 tahun, dan telah melalui 3 tahapan RPJMD. Tahun ini memasuki tahapan RPJMD keempat sekaligus terakhir yang merupakan finalisasi RPJMD Provinsi Kepri. RPJMD kita memiliki sektor unggulan pariwisata dan kemaritiman. Sektor unggulan itu perlu dijadikan prioritas pembangunan,” tegasnya.

BACA JUGA : Ansar-Marlin Usung 7 Aksi Ekonomi untuk Kepri Sejahtera

Arahan Mendagri untuk Pembangunan Kepri

Di tempat yang sama, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa tahun 2022 merupakan tahun kunci untuk meletakkan kembali landasan bagi negara Indonesia untuk keluar dari “middle income trap” sebelum tahun 2045.

Ia mengatakan, arahan dari Mendagri terkait rencana pembangunan Provinsi Kepri di antaranya reprioritisasi jenis proyek yang akan dibangun, memperkuat infrastruktur pelayanan dasar terutama sektor kesehatan, dan mendukung sektor-sektor ekonomi yang memiliki backward-forward linkage yang luas.

“Kemudian, pembangunan Infrastruktur berbasis teknologi dan informasi, serta pelaksanaan belanja modal, barang, dan jasa dalam pembangunan infrasruktur harus diutamakan memiliki kandungan lokal yang paling maksimal,” kata Suhajar.

*****

Editor : YB Trisna
Sumber : Kominfo.kepri.prov

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin