Barakata.id, Batam – Implementasi Green Port di Batam sedang digesa. Untuk itu limbah B3 harus dikelola dan dikendalikan dengan baik.
Untuk itu Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan rapat koordinasi (rakor) pengendalian dan pengelolaan limbah B3 dari kegiatan perkapalan dan pelabuhan.
Kegiatan itu diadakan di Balairung Sari, BP Batam, Kamis (2/12/21).
Baca Juga:
- BP Batam Sosialisasi Aplikasi IBOSS, Kini Layanan Sektor Transportasi Kepelabuhan Lebih Cepat dan Transparan
- Bisnis Bongkar Muat Pelabuhan Batam Naik 18 Persen
Rakor dibuka oleh Plh. Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Enoh Suharto Pranoto dan dipandu oleh Penasihat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim, Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio.
Turut hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kemenko Marves, Sahat Manaor Panggabean; Perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup; Asisten II Ekonomi Pembangunan Pemrov Kepri, Syamsul Bahrum.
Selain itu juga hadir Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar; Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar; GM Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan Iyus Rusmana; dan perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam.
Rakor ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi, pengendalian dan pengelolaan limbah B3 pada kegiatan perkapalan untuk mengakselerasi kegiatan investasi di Batam.
Penasihat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim, Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio berkesempatan untuk menyampaikan poin penting pada gelaran konferensi mengenai perubahan iklim terbesar dan terpenting di dunia, The 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Salan satunya adalah menghentikan pemanasan global dan contoh-contoh kerja nyata dalam pengendalian perubahan iklim.
Poin-poin tersebut juga dijadikan acuan dasar pembahasan pengendalian dan pengelolaan limbah B3 pada kegiatan perkapalan di Kepri, khususnya Batam, mengingat topik lingkungan maritim juga menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo.
“Oleh karena itu, sebagai salah satu daerah strategis di Indonesia, implementasi Green Port di pelabuhan Batam harus digesa,” tegas Marsetio.
Menurutnya, hal itu membutuhkan Perda, Pergub Kepri dan Perka BP Batam agar sesuai dengan standard International Maritime Organization (IMO) tentang pembuangan limbah B3.
Pengelolaan limbah yang baik ini juga akan mempengaruhi pariwisata di Kepri dan Kota Batam yang linier dengan kenaikan tingkat perekonomian daerah.
“Bila lingkungan bebas limbah dan sarana pelabuhan sudah lengkap, pariwisata kita akan baik, begitu juga perekonomian dan gairah investasi akan meningkat,” ujarnya.
Baca Juga:
- Pelabuhan Batuampar Butuh Rp12 T untuk Penyempurnaan
- BUP BP Batam Terapkan B-SIMS, Urus Jasa Kepelabuhanan Tanpa Tatap Muka
Menanggapi hal itu Plh. Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Enoh Suharto Pranoto mengatakan, BP Batam akan melakukan inspeksi lebih lanjut terhadap perusahaan yang terdaftar dalam Kawasan Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun (KPLI-B3) Kabil.
Menurutnya, dengan sinergitas positif yang terjalin, baik instansi vertikal maupun horizontal, permasalahan limbah dapat terselesaikan dengan baik dan Green Port di Batam dapat diwujudkan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke dua perusahaan di Batam, yaitu PT. BSSTEC dan PT. Mega Green. (asrul)
