Home Warta Ekonomi Heboh Pajak Sembako, Sri Mulyani: Barang di Pasar Tradisional Tidak Kena

Heboh Pajak Sembako, Sri Mulyani: Barang di Pasar Tradisional Tidak Kena

Pajak Sembako Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menemui pedagang di Pasar Santa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (F: Instagram @smindrawati)

Barakata.id, Jakarta – Heboh pajak sembako memaksa Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati terjun langsung ke pasar menemui para pedagang. Kepada mereka, Sri memastikan bahwa rencana pengenaan pajak sembako bukan untuk semua barang kebutuhan pokok.

Sri menegaskan, sembako yang dijual di pasar-pasar tradisional tidak akan kena pajak pertambahan nilai (PPN). Hal itu disampaikannya saat mengunjungi para pedagang di Pasar Santa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.


Kunjungan itu diposting Sri Mulyani ke akun Instagram-nya @smindrawati yang dikutip barakata.id, Selasa (15/6/21). Dengan sabar, Menkeu menjelaskan kepada pedagang yang ditemuinya terkait rencana pengenaan pajak sembako tersebut.

“Saya jelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum,” tulis Sri Mulyani dalam unggahannya di Instagram.

BACA JUGA : Sri Mulyani Posting Penjelasan Pajak Pulsa Dini Hari, Netizen: Bu Menteri Belum Tidur, Lagi Ngitung Pajak Ya?

Menurut dia, pemerintah tidak akan sembarangan memungut pajak untuk penerimaan negara. Pajak, kata dia, disusun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Begitu pula dengan rencana pajak sembako, kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani lantas memberi contoh barang yang bakal dipajak. Di antaranya beras premium impor seperti beras Basmati, dan Shirataki. Kedua produk itu harganya bisa 5 sampai 10 kali lipat dibanding beras produk petani lokal.

“Beras-beras itu pun dikonsumsi masyarakat kelas atas. Nah, ini yang seharusnya dipungut pajak,” katanya.

“Sedangkan beras produksi petani seperti beras Cianjur, Rojolele, Pandanwangi dan lainnya yang merupakan bahan kebutuhan pokok masyarakat kita dan dijual di pasar-pasar tradisional, tidak dipungut pajak,” sambung Sri.

Begitu juga untuk produk daging, yang akan dipungut PPN adalah daging sapi atau kerbau kualitas premium impor seperti Kobe dan Wagyu. Daging tersebut harganya bisa 15 kali lipat dari harga daging sapi yang dijual di pasar tradisional.

“Jadi ada pengelompokan, klasifikasinya. Bahan kebutuhan pangan premium ini yang seharusnya kena PPN. Ini merupakan asas keadilan dalam perpajakan, yang lemah dibantu dan dikuatkan sementara yang kuat ikut membantu,” kata dia.

Masyarakat bawah dirugikan

Rencana pemerintah akan memungut PPN untuk sembako memang menimbulkan kehebohan publik. Jika kebijakan itu terealisasi, dikhawatirkan akan berdampak luas terhadap perekonomian, dan yang dirugikkan adalah masyarakat bawah.

Menurut Pakar Ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Setia Mulyawan, komoditas sembako merupakan barang-barang yang tidak bisa dihindari dari segi konsumsinya. Karena itu, kebijakan pemerintah memungut PPN dari sembako akan membawa dampak luas di tengah masyarakat.

“Sebetulnya saya juga agak kaget mendengar berita itu. Tapi seandainya wacana ini diimplementasikan sekarang tentu saja saya termasuk yang tidak setuju dalam keadaan seperti sekarang. Dampaknya tentu kontradiktif dengan ikhtiar kita memicu pertumbuhan ekonomi,” kata Setia seperti dilansir dari detikcom.

Kata dia, secara teori menarifkan pajak pada sembako akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat pun dikaitkan akan terkena imbasnya. Setelah ekonominya terdampak pandemi Covid-19, kini harus mempersiapkan diri dengan pajak sembako.

“Tentu yang paling kena dampaknya mereka yang penghasilannya rendah (dalam tanda kutip) kelompok masyarakat bawah,” ujarnya.

“Masyarakat bawah ini sebagian besar dari pendapatannya akan digunakan untuk belanja kebutuhan konsumsi. Nah mereka semakin tidak punya kelebihan kapasitas pendapatan untuk kepentingan lain kalau kemudian konsumsi barang pokoknya saja mengalami peningkatan,” sambung Setia Mulyawan.

Berbeda dengan masyarakat menengah ke atas, lanjut dia, kelompok masyarakat ini cenderung menggunakan penghasilannya selain untuk konsumsi namun juga untuk saving (dana simpanan) dan investasi.

BACA JUGA : Menkeu Bilang Utang Indonesia Masih Kecil Dibanding Negara Lain

Setia mengatakan, selain masyarakat menengah ke bawah, kelompok masyarakat kedua yang paling dirugikan dan terkena dampaknya ialah masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Menurutnya, secara faktual kondisi petani berada dalam nilai tambah yang kecil.

“Mereka mengolah lahan yang terbatas dengan modal yang terbatas kemudian mereka menghasilkan produk pertanian yang dikonsumsi. Kalau kemudian mereka menghasilkan produknya dikenakan pajak (berimbas) harga jualnya semakin tinggi. Harga jual semakin tinggi dampaknya itu kan pada demand (permintaan),” katanya.

“Ini dikhawatirkan akan menurunkan permintaan sehingga yang kena itu masyarakat kita yang nanem padi atau komoditas sembako itu. Sudah nilai tambahnya kecil dikenain pajak pula. Itu akan berdampak semakin memperberat daya beli mereka,” sambung Setia.

Dari kacamata ekonomi syariah, Setia menjelaskan sudah sesuai dengan konstitusi yang ada. Lebih tepatnya, perekonomian sudah diatur dalam UU Pasal 33 ayat 1 dan 2. Dimana di dalamnya terkandung salah satunya bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Ini juga landasan konstitusi ekonomi kita yang tidak bertentangan atau sesuai dengan kaidah ekonomi syariah. Bagaimana hajat hidup orang banyak itu dilindungi bukan hanya untuk kepentingan para pemilik modal, pemilik kapital tapi orientasinya pada rakyat banyak,” imbuhnya.

“Pemerintah harus hadir untuk melindungi masyarakat terutama kelas menengah ke bawah yg pendapatannya sangat resisten dengan perubahan harga sehingga apabila harga ini dipicu kenaikannya melalui pajak itu mereka tidak serta merta daya belinya mengalami penurunan,” pungkasnya.

*****

Editor : YB Trisna

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin