Barakata.id, Blitar (Jatim) – Bupati Blitar Rini Syarifah dan juga selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Blitar menghadiri rapat paripurna pengambilan sumpah/janji pergantian antar waktu (PAW) posisi wakil ketua DPRD Kabupaten Blitar sisa masa jabatan 2019-2024.
Baca juga : Kursi Pimpinan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PKB di PAW
Dalam sambutannya, bupati atas nama pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten Blitar mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Abdul Munib, yang telah memberikan karya dan pemikiran dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah.
“Untuk itu, meski sudah tidak lagi menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Blitar, karyanya jenengan (kamu) untuk perbaikan pemerintah daerah tetap kami harapkan demi kemajuan kabupaten Blitar kedepan,” ungkap Mak Rini (sapaan akrab bupati Blitar), Jumat (27/5/2022).
Baca juga : Pawai Takbiran Batam Diramaikan Mobil Hias dan Lampu Colok
Kemudian, bupati Blitar juga mengucapkan selamat atas dilantiknya Muhamad Rifa’i sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, sehingga kehadirannya diharapkan dapat memperkuat kinerja DPRD, khususnya dalam merumuskan dan memfasilitasi kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Saya atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Muhammad Rifa’i menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar. Dengan terisinya kursi Wakil Ketua DPRD ini, maka diharapkan bisa membantu kelancaran dan dapat memfasilitasi program-program DPRD khususnya kepada komisi-komisi,” kata Mak Rini.
Baca juga : DPRD Kabupaten Blitar Gelar Rapat Paripurna, Fraksi PKB Umumkan Penganti Susunan AKD dan Wakil Ketua DPRD
Selanjutnya, Bupati menyakini bahwa pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji wakil ketua DPRD ini akan dapat memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga DPRD untuk menjawab semakin berat dan kompleks permasalahan yang dihadapi daerah, dan semakin besarnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah.
“Untuk itu, hubungan sinergitas antara legislatif dan eksekutif harus tetap terjaga,” ujarnya. (adv/kmf/jun)
