Barakata.id, Blitar – Rencana boikot Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2022 oleh kepala desa (Kades) se-Kabupaten Blitar tampaknya tidak main-main.
Humas Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono, biasa di panggil Bagas Karangsono menuturkan, APD sudah tidak lagi bisa membendung luapan emosi para Kades. sehingga, menurutnya, pemerintah pusat perlu mengetahui akan hal ini.
Bahkan, melalui APD Kabupaten Blitar, pihaknya melayang surat ke Presiden Joko Widodo, yang ditembuskan ke Mentri Dalam Negeri (Mendagri), Gubenur Jawa Timur (Jatim) dan Bupati Blitar.
Baca juga : APD Kabupaten Blitar Akan Boikot Musrenbang Jika Usulan Tahun 2020 Tidak Direalisasikan Sekarang
“Ada sekira 207 dari 220 Kades yang menyatakan sikap akan memboikot agenda tahunan tersebut, jika anggaran hasil Musrenbang tahun 2020 lalu tidak di realisasikan di tahun 2021 ini. Insya Allah, besok surat ini akan kami kirim ke Presiden,” kata Bagas saat menggelar konferensi press di rumah makan KPK, Kanigoro, Selasa (23/3/2020).
Bagas menambahkan, persoalan ini sudah bertahun-tahun menjadi penyebab geramnya para Kades. Dimana, kata Bagas, hasil Musrenbang selalu hilang dan diduga ada pergeseran anggaran yang disebabkan intervensi legislatif.
Baca juga : APD Ancam Boikot Musrenbang, Dewan Angkat Bicara
Ia menyebutkan, hasil Musrenbang yang hilang itu yakni, pembangunan jembatan di Desa Plumpungrejo di Kecamatan Kademangan, pembangunan jembatan di Pulerejo, Kecamatan Bakung dan Jembatan di Kecamatan Sutojayan.
“Lainnya yaitu, perawatan jalan di Kecamatan Wonotirto dan proyek Jambanisasi yang anggaranya mencapai Rp. 2 milyar lebih. Sedangkan proyek perawatan Rp.1 miliar,” terang Bagas.
Reporter: Achmad Zunaidi
