Barakata.id, Jakarta- Hubungan China-AS memburuk tajam di era Donald Trump. Banyak gejolak terjadi dengan ‘konfrontasi’ sanksi pada berbagai masalah termasuk perdagangan, militer, keamanan, dan hak asasi manusia.
Trump juga sebelumnya menolak China di Laut China Selatan (LCS) bahkan memberi sanksi pada perusahaan dan individu China yang terkait apa yang ia sebut ‘militerisasi’ di kawasan itu. LCS adalah laut kaya migas, logam dan jalur sibuk perdagangan global.
Council for Foreign Relations (CFR) menyatakan di LCS ada sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam dan sumber lain dari American Security Project menyebutkan bahwa cadangan gas di LCS mencapai 266 triliun kaki kubik dan menyumbang 60% – 70% dari total cadangan hidrokarbon teritori tersebut.
Baca juga:
- TikTok Dilarang di AS, China Balas Hapus TripAdvisor
- Militer AS-Cina Tegang di Laut Natuna, TNI Siagakan 4 Kapal Perang
Langkah serupa Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ke China sebelumnya memang sudah diprediksi. Meski baru 10 hari menduduki kursi nomor satu di AS, Biden melakukan sejumlah gebarakan.
Bukan hanya soal ekonomi dan corona (Covid-19), Biden pun telah ‘menunjukkan’ arah kebijakan AS ke sejumlah negara, seperti China, Rusia bahkan Arab Saudi. Berikut rangkuman yang dikutip dari CNBC Indonesia:
1.Tolak China di Laut China Selatan
Hubungan Amerika Serikat (AS) dengan China pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden sepertinya bakal makin panas. Hal ini mulai terbukti. Kali ini pemerintahan Biden resmi menyatakan menolak.
Hal ini terungkap saat Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin, Rabu (27/1/2021). Filipina merupakan salah satu sekutu AS yang bertikai soal laut dengan China.
Baca juga:
- Bekas Agen CIA Didakwa Jual Rahasia ke China
- Terciduk, Pesawat Perang Terbesar China Y-20 Mendarat di Laut Natuna Utara
Departemen Luar Negeri mengatakan Blinken, menggarisbawahi bahwa AS menolak klaim maritim China di LCS. Apalagi karena itu melebihi zona maritim yang diizinkan untuk diklaim China berdasarkan hukum internasional.
Melansir South China Morning Post (SCMP), Blinken bahkan menjanjikan dukungan kepada Filipina jika serangan bersenjata terjadi. Ia menegaskan bahwa aliansi AS-Filipina yang kuat sangat penting bagi kawasan Indo Pasifik yang bebas dan merdeka.
Hal senada juga dijanjikan Biden ke Jepang yang terlibat klaim LCT dengan China. Di mana Tokyo dan Beijing bersitegang soal Kepulauan Diaoyu, yang dikenal juga dengan nama Senkaku di Jepang.
“Presiden Biden menyatakan komitmennya yang teguh untuk pertahanan Jepang, termasuk penerapan Pasal 5 Perjanjian Keamanan AS-Jepang di kepulauan Senkaku,” kata kementerian luar negeri Jepang.
Biden menunjukkan sikap lebih keras ke Rusia. Biden mengkritik Putin tanpa ragu, soal hak asasi manusia dan keterbukaan pada pengendalian senjata.
Baca juga:
- AS Ancam Blokir TikTok Gara-Gara Tegang dengan China
- PENYIKSAAN ABK DI KAPAL CHINA: Kemenlu RI Desak Investigasi dan Kerja Sama Hukum
Biden menunjukkan kekhawatiran tentang perlakuan pemerintah Rusia terhadap anggota oposisi, termasuk Alexei Navalny. Pemimpin oposisi Navaly hampir mati tahun lalu karena racun yang dituding sejumlah pihak dibuat pemerintah Putin.
Situasi makin rumit saat Navalny kembali dari pengobatan ke Rusia dan ditangkap Moskow. Navalny saat ini dipenjara. Belum lagi selama akhir pekan, polisi melakukan penangkapan massal terhadap orang-orang yang berdemonstrasi untuk mendukung Navalny.
“Selain mengangkat kasus Navalny, Biden menandai perlakuan damai terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan keamanan Rusia”, tulis AFP mengutip jubir Biden.
Biden juga mengingatkan Putin untuk menyelesaikan negosiasi baru kesepakatan START (Strategic Arms Reduction Treaty/ Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis). Ini adalah perjanjian pengurangan nuklir terakhir yang tersisa sejak kekuatan era Perang Dingin.
Perjanjian ini membatasi keduanya untuk membuat senjata pemusnah tersebut. Di mana kekuatan masing-masing hanya maksimum 1.550 hulu ledak nuklir yang akan berakhir 5 Februari nanti.
Sementara itu, media Prancis itu juga menulis bagaimana Biden memilih pembantu yang dikenal karena sikap kerasnya terhadap Rusia, Victoria Nuland. Ia menjadi calon orang nomor tiga di Departemen Luar Negeri AS.
Ia merupakan sosok yang keras soal langkah Rusia di Ukraina. Pakar AS di Rusia memperkirakan langkah pembukaan Biden mencerminkan garis keras jangka panjang
Mengutip CNBC International, pemerintah Biden membekukan sementara kesepakatan penjualan senjata dengan Arab Saudi.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyebut AS akan melakukan peninjauan lebih jauh.
Baca juga:
- 325 TKA China Tiba di Bintan, Dipastikan Bebas Covid-19
- Duh, Awak Kabin Pesawat di China Disarankan Pakai Popok
“Untuk memastikan bahwa apa yang sedang dipertimbangkan adalah sesuatu yang memajukan tujuan strategis kami, dan memajukan kebijakan luar negeri kami,” kata Blinken dikutip pada Jumat (29/1/2021).
Sebelumnya Trump mendukung penjualan senjata ke Arab Saudi meskipun keberatan muncul dari Kongres AS. Parlemen menentang karena catatan buruk hak asasi manusia kerajaan kaya minyak tersebut.
Akhir Desember 2020, dilansir dari Reuters, Kementerian Luar Negeri Trump telah membuat kesepakatan US$ 290 miliar (Rp 4 triliun) dengan Arab Saudi. Secara rinci, salah satu jenis senjata yang dipesan adalah bom diameter kecil GBU-39/BI (SDB I), yang dikembangkan Boeing dan diproduksi satu dekade lalu.
Bukan hanya Arab, penghentian ini juga berlaku untuk Uni Emirat Arab (UEA). Trump menyetujui penjualan US$ 23 miliar jet tempur dan drone F-35 ke negeri ini sebagai ‘hadiah’ negara itu mau membuka hubungan diplomatik ke Israel 2020 lalu.
Analis melihat, jeda ini bukan hal yang aneh. Tapi penjualan senjata ke dua sekutu Timur Tengah adalah hal yang bersejarah.
Di masa lalu, AS terikat perjanjian dengan Israel untuk tetap mempertahankan Keunggulan Militer Kuantitatif (QME) Israel. Sehingga penjualan pesawat tak berawak dan jet F-35 tidak dijual ke negara-negara Arab.
Biden memang berulang kali berjanji menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi sebelumnya terkait sejumlah kasus HAM, mulai dari pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi di Oktober 2018, termasuk tudingan penyiksaan ke sejumlah aktivis wanita di negara itu.
*****
Editor: Ali Mhd
