Barakata.id, Blitar (Jatim) – Setidaknya kurang lebih 350 tenaga honorer nonpendidik di kabupaten Blitar belum terselesaikan untuk direkrut menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
Hal ini disampaikan koordinator pegawai tidak tetap (PTT) Heru Wibowo kepada barakata.id usai mengadakan pertemuan bersama PTT nonpendidik se-Kabupaten Blitar di Aula Gedung Pemuda, Kecamatan Nglegok, beberapa hari yang lalu.
Baca juga: DPRD Blitar Berharap, Tenaga Honorer K2 di Blitar Diangkat Menjadi PPPK Tanpa Tes
Heru menilai, bahwa pemerintah telah lalai dalam mengambil kebijakan soal rekrutmen PPPK yang tidak menyeluruh. Pasalnya, selain guru tidak tetap (GTT), di lembaga sekolah itu juga ada yang namanya PTT yang bertugas sebagai operator, tukang kebun, satpam atau penjaga sekolah dan juga perlu diperhatikan nasibnya.
Bahkan, kata Heru, mereka mengabdi rata-rata puluhan tahun di organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dilingkungan pendidikan, kesehatan, hingga penertiban. Parahnya, gaji yang diterima jauh dengan tenaga harian lepas (THL) yang diangkat baru-baru ini.
Baca juga: Ingin Menjadi PNS, Tenaga Honorer K2 di Blitar Wadul Dewan
“Maka dari itu, pada akhir bulan lalu kita konsolidasi lagi untuk menentukan sikap terkait penghapusan tenaga honorer,” ungkapnya.
Heru menambahkan, bahwa pihaknya bersama rekan-rekan seperjuangan yang merasa terzolimi, bulan depan bakal wadul ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam hal ini Komisi II untuk memfasilitasi dan memperjuangkan nasib para tenaga honorer tersebut untuk kejelasan kelanjutannya.
Baca juga: Kursi Pimpinan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PKB di PAW
Heru juga mengatakan, kalau agenda ke Jakarta nanti tidak hanya diikuti oleh tenaga nonpendidik saja, tetapi juga diikuti oleh GTT yang tidak lolos seleksi menjadi PPPK. “Padahal, jika dilihat dari dedikasi dan pengabdian di bidangnya juga tidak kalah kurang,” kata Heru seperti dikutip dari radar Blitar, Senin (4/7/2022). (jun)
