Home Warta Ekonomi Gairahkan Investasi, BP Batam Pangkas Birokrasi Perizinan

Gairahkan Investasi, BP Batam Pangkas Birokrasi Perizinan

35
Investasi Batam
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar. (F: barakata.id)
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id, Batam – Iklim investasi di Pulau Batam diyakini akan semakin bergairah. Pasalnya, Badan Pengusahaan (BP) Batam telah memangkas birokrasi layanan perizinan hanya sampai tingkat Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) saja.

Langkah tersebut akan mempermudah dan mempercepat para pengusaha yang hendak mengurus perizinan di BP Batam. Dengan demikian, perizinan tak lagi memerlukan persetujuan di tingkat Anggota Bidang atau Deputi Kepala BP Batam.


Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar mengatakan, saat ini BP Batam edang melakukan sebuah upaya terobosan besar yang akan lebih mempersingkat dan mempermudah perizinan dan sangat memudahkan semua stakeholder di Batam.

BACA JUGA : BP Batam Perkuat Strategi Digitalisasi Bisnis

“Ini dilakukan guna meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja. Serta peningkatan daya saing di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,” kata Dendi kepada barakata.id, Selasa (30/3/21).

Dendi menjelaskan, untuk mempercepat pelayanan perizinan, khususnya perizinan yang dikeluarkan oleh BP Batam, maka seluruh pelayanan perizinan di BP Batam nantinya akan diselesaikan cukup di level direktur saja. Dalam hal ini, Direktur PTSP.

“Jadi nanti perizinan tidak memerlukan persetujuan lagi sampai ke tingkat Anggota Bidang atau Deputi Kepala BP Batam,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Dendi, BP Batam sedang melakukan perubahan terkait dengan pelayanan perizinan berbasis elektronik (online single submission).

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pada lampiran peraturan tersebut dapat dilihat Daftar Perizinan Berusaha yang nantinya akan diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Baik dari Perizinan Berusaha Sektor Transportasi Bidang Kepelabuhanan, Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan, Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan, Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, Perizinan Berusaha Sektor Sumber Daya Air, Limbah, dan Lingkungan, Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan, Perizinan Berusaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan.

“Total jumlah perizinan dari delapan sektor itu ada sebanyak 67 jenis perizinan,” kata Dendi.

BACA JUGA : Batam Masih Seksi, Investasi PMA Naik USD 152 Juta 

Ia menyebutkan, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama empat bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan ini diterbitkan tanggal 2 Februari 2021, sehingga seluruh peraturan pelaksanaannya harus sudah siap pada tanggal 2 Juni 2021.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dan OSS belum diberlakukan, Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya dilakukan melalui sistem pelayanan berbasis elektronik yang disediakan oleh Badan Pengusahaan.

Dendi mengatakan, BP Batam telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

“Dalam waktu yang singkat, BP Batam sudah melakukan persiapan untuk perubahan besar ke depan, dan dengan struktur yang baru tentunya akan memberikan pelayanan yang lebih sederhana, cepat dan mengurangi birokrasi yang tidak perlu,” pungkas Dendi.

*****

Editor : YB Trisna

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin