Home Kepulauan Riau Natuna

Fraksi-Fraksi DPRD Natuna Setujui Empat Perda

15
DPRD Natuna menyetujui empat Ranperda menjadi Perda pada sidang paripurna, Selasa (15/9/20).

Barakata.id, Natuna – Fraksi-Fraksi di DPRD Natuna menyetujui sejumlah Ranperda Kabupaten Natuna menjadi Perda tahun 2020 dalam sidang paripurna di gedung DPRD Natuna, Selasa (15/9/20) pagi. Namun, fraksi-fraksi tetap memberi beberapa catatan kepada Pemerintah Kabupaten Natuna.

Ranperda yang disetujui adalah tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antarwaktu, Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta Ranperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2002 tentang Izin Tempat Usaha.

Sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi tentang Ranperda Kabupaten Natuna itu dihadiri oleh Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal. Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Natuna Andes Putra, serta dihadiri oleh para anggota Dewan, FKPD, Asisten dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Natuna.

Baca Juga :
* Pendapatan Natuna di APBD 2021 Diestimasikan Rp924.4 Miliar

* Hamid Kenalkan Potensi Natuna kepada Dubes Australia

Dalam rapat tersebut, seluruh Fraksi di DPRD Natuna dalam pandangan akhirnya menyatakan dapat menerima serta menyetujui ranperda-ranperda yang pada rapat paripurna sebelumnya disampaikan oleh Bupati Natuna.

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal

Walaupun menyetujui, beberapa fraksi juga memberikan sejumlah catatan, Di antaranya, meminta pemerintah daerah segera menerbitkan Perbup teknis yang mengatur keterwakilan wilayah dan keterwakilan kaum perempuan dalam penyaringan calon anggota BPD.

Saran lainnya, meminta pemerintah daerah mempertegas kebijakan terhadap PTT, GTT serta P3K yang bertugas di desa untuk tidak diberi rangkap jabatan. Pasalnya, pertanggungjawaban terhadap tugas dan fungsi pelaksanaan pemerintahan desa cukup berat.

Kemudian, Pemkab Natuna diminta segera membentuk Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) sebagai wadah atau tempat rehabilitasi, serta meminta pemerintah daerah menggencarkan sosialisasi bahaya narkotika kepada masyarakat dan pelajar secara berkelanjutan.

Baca Juga :
* Pemkab Natuna Siapkan Sanksi untuk Warga Tak Pakai Masker

* Plt Sekda Natuna Gesa OPD Realisasikan Program Kerja 2020

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dalam sambutannya menyampaikan bahwa peraturan daerah (Perda) merupakan instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan sangat strategis.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna, kami menyampaikan apresiasi atas pendapat dan masukan sebagai bentuk dukungan dari pihak DPRD Kabupaten Natuna yang telah mengesahkan Ranperda menjadi Perda,” katanya.

Pada kesempatan itu, Hamid juga menyampaikan soal Ranperda lain yakni tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Penyelenggaraan Kearsipan, Pajak, Pembentukan Kecamatan Pulau Panjang dan Pembentukan Kecamatan Seluan dan Ranperda Perubahan Status Sebagian Wilayah Kelurahan Sedanau menjadi Desa Sedanau Utara di Kabupaten Natuna.

Ia menegaskan, pentingnya Ranperda untuk disahkan menjadi Perda sebagai jaminan kekuatan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi baik secara teknis maupun administrasi.

“Kami berharap kepada lembaga legislatif agar Ranperda tersebut dapat segera dibahas, dan selanjutnya disahkan menjadi Perda,” pungkasnya.

*****

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin