Barakata.id, Blitar (Jatim) – Kebijakan pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dinilai kurang maksimal oleh sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Blitar, pada Kamis (19/8/2021).
Dalam aksinya, mereka menyindir pemerintah dengan membawa keranda yang bertuliskan ‘Program Pemerintah Kurang Maksimal’ yang diletakan di depan pintu gerbang kantor bupati Blitar sambil berorasi dan membentangkan tulisan-tulisan yang dibawanya.
Baca Juga : Diputus Kontrak, Eks Banpol PP Kota Blitar Unjuk Rasa
Ada empat tuntutan yang dibacakan oleh orator. Yakni transparansi pembagian bansos, pemerintah harus buat aturan yang bijak terkait pandemi, gratiskan layanan publik dan permudah pengurusan administrasi kependudukan.
“Kami menuntut agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan pemberlakuan pembatasan aktifitas warga. Dimana, efek dari kebijakan tersebut, ekonomi masyarakat semakin tidak jelas,” tutur Jaex, koordinator aksi kepada wartawan.
Dari situ, hampir satu jam mereka berorasi secara bergantian. Selain Jaex, kata pemuda berambut gondrong menyebut Bupati Blitar Rini Syarifah untuk menemui mereka di luar. sehingga kesaksian nya di dengar masyarakat secara transparan.
“Bupati kan sudah lama di dalam kantor. Kami lho di sini panas-panasan. Mbok sekali-kali kami ditemui di luar, biar semua yang kita bicarakan transparan disaksikan masyarakat,” ucapnya
Setelah menolak tawaran Kepala Satpol PP Pemkab Blitar, Rustin Tri Setyobudi untuk masuk ke dalam kantor bupati, akhirnya mereka menggelar tahlilan dan usai sekira jam 11.50 Wib, lalu membubarkan diri.
Reporter : Achmad Zunaidi
