Home Kepulauan Riau Natuna

DPRD-Pemkab Natuna Susun Ranperda-Ranperda 2020

36
Bupati Natuna
Bupati Natuna Hamid Rizal bersama pimpinan DPRD Natuna dalam paripurna Ranperda Ranperda Tahun 2020. (F: Barakata.id/ Edi Zamri)

Barakata.id, Natuna – DPRD Kabupaten Natuna menggelar rapat paripurna penyampaian Pidato Bupati Natuna tentang Ranperda Ranperda Tahun 2020, Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Natuna, Andes Putra, didampingi Wakil Ketua ll Jarmin Sidik.

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal mengatakan, untuk ranperda yang akan dibahas saat ini merupakan salah satu dari peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :
Natuna Kekurangan PNS Bersertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Hal itu sudah memiliki landasan Konstitusional dan landasan Yuridis dengan diaturnya, dalam UUD 1945 Pasal 8 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

“Yang memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum. Untuk itu penyusunannya harus mengikuti kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah,” kata Hamid Rizal.

DPRD Natuna
Suasa rapat paripurna tentang Ranperda Ranperda Kabupaten Natuna Tahun 2020. (F: Barakata.id/Edi Zamri)

Berkaitan dengan ini, lanjut Hamid, maka sistem nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan lainnya yang diharapkan dapat mendukung secara sinergis program daerah. Adapun ranperda yang disusun dan dibahas adalah:

Baca Juga :
Bakamla RI: 13 Kementerian/Lembaga Jaga Laut Natuna dari Pencurian Ikan

1. Ranperda Fasilitasi dan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika.

“Keberadaan perda tersebut sangat penting sebagai upaya untuk melindungi masyarakat di Kabupaten Natuna. Kita semua tentu sepakat akan memerangi narkiba ini,” ucap Hamid.

2. Ranperda Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

Lembaga ini berperan untuk mewakili masyarakat untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Lembaga ini diharapkan menjadi penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Ranperda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu.

4. Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2020 sampai 2040.

5. Ranperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna no 21 Tahun 2002 tentang Izin Tempat Usaha.

*****

Penulis : Edi Zamri

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin