Home Kepulauan Riau Natuna

DPRD Natuna Terima Aspirasi Pemuda Pancasila Terkait Covid-19

28
DPRD Natuna
DPRD Natuna menerima aspirasi Pemuda Pancasila terkait penanganan Covid-19. (F: barakata.id/Edi Zamri)

Barakata.id, Natuna – DPRD Natuna menerima rombongan pengurus Pemuda Pancasila (PP) yang beraudiensi terkait penanganan corona (Covid-19), di Ruang Banggar DPRD Natuna, Selasa (14/4/20).
Audiensi ini dipimpin Ketua DPRD Natuna, Andes Putra dan diikuti sejumlah anggota DPRD Natuna.

Dalam pertemuan itu, Ketua Pemuda Pancasila Natuna, Fadilah mengatakan, ada beberapa aspirasi yang disampaikan mengenai penanganan corona kepada DPRD untuk disampaikan kepada Pemkab Natuna.

Fadilah menyebutkan, yang pertama mengenai bebasnya orang keluar-masuk di Natuna. Ia meminta agar akses transportasi penerbangan dan pelayaran dapat hentikan sementara oleh pemerintah.

“Karena kurang masuk akal rasanya apabila kita di dalam daerah disuruh menjaga jarak dan di rumah saja, sementara orang dari luar bebas masuk ke Natuna,” kata pria yang akrab disapa keloh itu.

Baca Juga :
Bupati Natuna Ajak Masyarakat Ikuti Anjuran Pemerintah Tangkal Covid-19

Yang kedua, ia menilai Gugus Tugas Covid 19 perlu ditingkatkan semangat dan kinerja kerjanya agar proses penanganan corona dapat dilaksanakan dengan lebih lancar.

“Karena kami menilai semangat kerja Gugus Tugas ini kurang konsisten, kurang koordinasi dan terkesan masih kerja sendiri-sendiri. Buktinya, kami PP masuk juga di situ, tapi kami tidak tahu posisi kami di mana setelah adanya perubahan, SK belum kami terima dan kegiatan yang kami lakukan masih menggunakan anggaran PP,” kata dia.

DPRD Natuna
Pertemuan DPRD Natuna dengan pengurus Pemuda Pancasila Natuna

Anggota PP lainnya, Erimudian menyoroti imbauan penggunaan tempat ibadah yang dikeluarkan bupati. Ia menilai imbauan itu belum berjalan efektif dan dianggap sepele oleh sebagian masyarakat.

“Kami menilai dasar himbauan ini kurang kuat. Sebab Natuna masih berstatus zona hijau, Fatwa MUI untuk Natuna tentang penggunaan rumah ibadah belum ada dan belum ada yang dinyatakan positif. Kita sepakat mencegah lebih baik daripada mengobati, tapi kami minta himbauan ini bisa direvisi, demi wibawa Pak Bupati juga,” ujarnya.

Eri mengusulkan pelaksanaan ibadah di masjid dibiarkan saja tapi harus ada aturan yang mesti diterapkan seperti aturan batas waktu di masjid, tidak melakukan salat sunnah di masjid, tidak melakukan zikir dan menyediakan cairan handsanitizer.

“Saya rasa ini akan dapat lebih diindahkan oleh masyarakat,” kata dia.

Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Aris Munandar mengapresiasi semangt dan langkah PP tersebut. Namun ia menyampaikan penjelasan terkait penutupan bandara dan pelabuhan kepada audiens.

“Terkait permintaan penutupan bandara dan pelabuhan. Hal ini pernah juga kami sampaikan ke pemerintah, cuma penerbangan tidak bisa ditutup karena di Natuna belum ada laboratium tes swab, sementara spesimen swab harus cepat dikirim ke Rumah Sakit Galang. Kemudian pelabuhan juga tidak bisa ditutup karena Anambas sudah minta, kalau Natuna juga minta maka rute akan dialihkan oleh Pelni ke rute lain,” terang Aris.

Pihak PP dapat memahami penjelasan tersebut, hanya saja mereka meminta kembali agar pemerintah dapat mengambil kebijakan lain.

“Terima kasih atas penjelasannya, tapi kalau penerbangan dan pelayaran ini tidak bisa ditutup, kami minta pemerintah mengkarantina setiap orang yang datang ke Natuna selama 14 hari agar penanganan corona ini bisa lebih baik. Saya rasa pemerintah mampu melakukan ini,” tegasnya mengakhiri.

Ketua DPRD Natuna, Andes Putra meminta kepada Komisi I DPRD Natuna agar memanggil pihak pemerintah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut.

“Semua aspirasi kami terima dan ini akan segera kami sampaikan kepada pemerintah. Komisi I segera panggil Dinas kesehatan dan Gugus Tugas untuk menyampaikan aspirasi ini. Saya rasa demikian, terima kasih,” tuntas Andes menutup audiensi.

*****

Edi Zamri

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin