Home Nusantara Jatim

DPRD Kota Blitar Bentuk Pansus RPJMD 2021-2026

DPRD Kota Blitar
Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim saat di wawancarai wartawan, usai pimpin rapat paripurna DPRD, Rabu (14/4/2021). Foto: Istimewa
Banner Pemprov Kepri

Barakata.Id, Blitar (Jatim) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 di ruang sidang utama gedung DPRD, Rabu (14/4/2021).

Dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim, kepada wartawan mengatakan, bahwa pihaknya nanti akan langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD setelah menerima nota pengantar Ranwal RPJMD tersebut.

Kemudian, Pansus akan bekerja mengevaluasi dan memberi masukan perbaikan agar RPJMD yang digagas eksekutif ini sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sejalan dengan rencana pembangunan baik pemerintah provinsi maupun pusat.

Advertisement

Baca Juga : Rapat Paripurna, Elly Hidayah Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Kota Blitar

“Pansus ini baru saja terbentuk secara langsung dan akan membahas RPJMD yang dibacakan wali kota tadi agar disesuaikan dulu dengan RPJMD Provinsi dan RPJP, sebelum kita serahkan rancangan awal ini ke Gubernur,” kata Syahrul.

Selanjutnya, kata dia lagi, dalam waktu kurang lebih 10 hari kedepan, Pansus akan memusyawarahkan evaluasi Ranwal RPJMD, baru disetorkan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi.

Baca Juga : DPRD Kota Blitar Gelar Rapat Paripurna LKPJ Wali Kota 2020

“Setelah melalui proses evaluasi gubernur baru bisa dilakukan persetujuan bersama menjadi Peraturan Daerah (Perda),” tambahnya.

Disamping itu, kata Syahrul, Ranwal RPJMD ini disusun melalui pendekatan perencanaan sesuai amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional, diantaranya pendekatan teknokratik dengan penyusunan dokumen teknokratik RPJMD.

Baca Juga : Diputus Kontrak, Eks Banpol PP Kota Blitar Unjuk Rasa

Lainnya, juga melalui pendekatan secara partisipatif melalui konsultasi publik dengan mengundang para pemangku kepentingan dan tertuang dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

“Dan sekarang ini sedang dijalankan pendekatan perencanaan melalui proses politik di DPRD,” pungkasnya.(adv/dprd).

*****

Reporter : Achmad Zunaidi

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin