Barakata.id, Blitar (Jatim) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna penyampaian padangan fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahu 2021, yang dilaksanakan di rapat kerja DPRD setempat, Jumat (03/09/2021).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto yang didampingi Wakil Ketua DPRD, Abdul Munib, Mujib SM dan sejumlah anggota dewan. Tampak hadir Bupati Blitar Rini Syarifah beserta wakilnya Bupati Blitar Rahmat Santoso yang juga didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar Izul Marom.
Dalam kesempatan itu, pimpinan rapat menetapkan urutan pembicara dari masing-masing Fraksi dimulai dari fraksi PAN (Andi Widodo), fraksi GPN (Wasis Kunto Atmojo), fraksi Golkar Demokrat (Suswati), fraksi PDI-P (Sugeng Suroso) dan fraksi PKB (Adib Zamhari).
Baca Juga : Rapat Paripurna DPRD, Bupati Blitar Sampaikan Plafon Ranperda APBD 2021 Memiliki Tiga Aspek
Dalam pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menyampaikan, bahwa pada prinsipnya dapat memahami tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini, pergeseran anggaran memang sangat diperlukan guna menyesuaikan perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu.
Fraksi PAN juga mengapresiasi terhadap peningkatan estimasi PAD sebesar 1,58% pemerintah diharapkan untuk merumuskan langkah-langkah inovatif dan kreatif dengan menggali potensi yang ada.
Selain itu, Fraksi PAN juga meminta agar pemerintah daerah dapat melakukan langkah konkrit dalam menekan angka penderita Covid 19 di Kabupaten Blitar.
Baca Juga : Paripurna DPRD, Bupati Blitar Sampaikan 8% Dana Transfer Wajib Untuk Mendukung Vaksinasi
“Sementara, menurut data dari Dinas Kominfo, Kabupaten Blitar menempati urutan ke 5 di Jawa Timur,” lanjut Andi Widodo saat membacakan padangan umum fraksi PAN.
Sedangkan Pandangan Umum Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) yang dibacakan oleh Wasis Kunto Atmodjo meminta kejelasan terkait tindaklanjut galian C, mengingat galian C dapat menjadi sumber PAD Kabupaten Blitar.
Wasis juga menambahkan, terkait munculnya inovasi baru para petani muda di Blitar Selatan yang menghasilkan produk-produk holtikultura. Maka pihaknya meminta kepada pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah inovatif guna tercukupinya ketersediaan air.
Baca Juga : DPRD Gelar Rapat Paripurna, Begini Penjelasan Bupati Blitar Terkait KUA PPAS 2022
Menurut FGPN, salah satunya dengan memanfaatkan sumber air yang telah ditemukan masyarakat di banyak titik. “Sehingga, kami berharap agar temuan sumber air di beberapa titik itu bisa ditindaklanjuti,” pesannya.
Adapun dari PDIP yang dikatakan oleh Sugeng Suroso, berharap di dalam merealisasikan jabaran APBD perubahan tersebut hendaknya Bappeda memprioritaskan perencanaan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Yaitu dengan melaksanakan penanganan covid-19 dan pertumbuhan ekonomi serta memperhatikan penyerapan tenaga kerja.
Fraksi PDIP juga meminta agar pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan untuk mendapatkan prioritas, bila perlu Bupati dapat mengambil keputusan secara deskresi untuk kepentingan masyarakat kabupaten Blitar.
Baca Juga : DPRD Gelar Paripurna Penyampaian Pidato LKPJ Bupati.
Sementara itu, dari Fraksi Golkar-Demokrat mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk lebih memperhatikan dan menyusun solusi yang tepat, demi optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran.
Fraksi Partai Golkar-Demokrat juga berharap kepada pemerintah Kabupaten Blitar, agar SK tentang ruas jalan, dapat ditinjau kembali. dikarenakan dengan adanya SK Bupati tentang ruas jalan, dapat berpengaruh pada penempatan titik-titik pembangunan.
Pihaknya juga meminta agar Pemkab Blitar untuk memperhatikan jalanan yang rusak sebelum memakan korban.
(adv/dprd/zun)
