Home Batam DPRD Batam Usul Ranperda BOS, Pemko Batam Khawatir Overlapping

DPRD Batam Usul Ranperda BOS, Pemko Batam Khawatir Overlapping

Ketua DPRD Batam
Ketua DPRD Batam, Nuryanto
DPRD Batam

Barakata.id, Batam – DPRD Kota Batam menggelar sidang paripurna perihal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Senin (7/3/22). Ranperda BOS tersebut merupakan usulan dari para anggota DPRD Batam.

artikel perempuan

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batam, Nuryanto. Ia menyebutkan, sidang itu membahas terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

“(Setelah adanya pendapat Wali Kota Batam) Ranperda ini belum bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sesuai ketentuan, akan mendengarkan pandangan dari Fraksi dalam Paripurna yang akan datang,” kata Nuryanto.

Pada paripurna itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menjelaskan tentang pendapat Wali Kota Batam atas Ranperda BOS usulan Wakil Rakyat Batam bagi satuan pendidikan. Pada prinsipnya, kata Amsakar, Pemko Batam sepakat dan menyambut baik usulan Ranperda dimaksud.

“Namun, kiranya usulan Ranperda dimaksud perlu pengkajian secara komprehensif mengingat potensi overlapping pada tahap pelaksanaan. Hal tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan,” kata dia.

BACA JUGA : Komisi I DPRD Batam Terima Aspirasi Buruh Soal Upah dan K3

Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut di antaranya sekolah negeri dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) di Kota Batam sama-sama telah mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) fisik baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kemudian, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) mendapatkan bantuan sama dengan sekolah negeri, sekolah swasta sebagai sekolah penggerak maka sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan bantuan biaya operasional sekolah (BOS) kinerja.

Selanjutnya, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan bantuan yang sama dengan sekolah negeri terhadap bantuan media pendidikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuai kebutuhan dalam daftar Data Pokok Pendidikan (dapodik).

Tak hanya itu, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan BOS dari pemerintah yang besarnya sama untuk setiap peserta didik baik di sekolah negeri maupun di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BACA JUGA : DPRD Batam Bentuk Pansus Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah

Kemudian, sekolah swasta juga dapat menentukan sendiri besaran terhadap biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) serta uang pembangunan.

Selain itu, perbandingan sekolah negeri yang hanya mendapatkan bantuan BOS dari pemerintah kurang sebanding dengan sekolah yang swasta apabila dilihat dari postur pembiayaan, hal ini dikarenakan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki berbagai macam sumber pendanaan yang dapat diperoleh sehingga menjadikan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat secara komposisi anggaran pembiayaan sudah lebih terjamin.

Alasan lainnya, bahwa sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, Pemko Batam saat ini fokus untuk membangun kelas baru atau kelas tambahan bagi sekolah-sekolah yang masih kekurangan ruang kelas dikarenakan overload jumlah peserta didik pada setiap tahun ajaran baru dengan ruang kelas yang tersedia di setiap wilayah/kecamatan, diharapkan dengan terpenuhinya ruang kelas baru atau kelas tambahan tersebut, maka tidak ada lagi peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. (*)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari bergabung di Grup Telegram "KATA BARAKATA", caranya klik link https://t.me/SAHABATKATA kemudian join.