Home Kepulauan Riau Batam DPRD Batam Akan Panggil KPUD Bahas Isu Penundaan Pemilu

DPRD Batam Akan Panggil KPUD Bahas Isu Penundaan Pemilu

DPRD Batam
Ketua DPRD Batam, Nuryanto (F: Iman Suryanto)

Barakata.id, Batam – Ketua DPRD Batam, Nuryanto meminta Komisi I dan II mengundang dan berdiskusi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Batam untuk membahas isu penundaan Pemilu 2024. Selain KPU, ia juga agar mahasiswa dan pihak terkait turut diundang.

Permintaan itu merupakan tindak lanjut atas pertemuan atau audensi Nuryanto dengan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Batam pada Jumat (8/4/22) lalu di kantornya.

“Kita gelar diskusi agar semuanya jelas dan adik-adik mahasiswa mendapat jawaban. Pada prinsipnya lebih cepat lebih baik. Dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan,” ujar Nuryanto.

BACA JUGA : Ketua DPRD Batam Serap Aspirasi Mahasiswa Soal Isu Jabatan Presiden

Kata dia, DPRD Kota Batam pada prinsipnya taat kepada ketentuan konstitusi sebagaimana hasil audiensi bersama KPU Kota Batam pada 14 Februari lalu.

“Pihak KPU sudah menegaskan akan tetap melaksanakan tahapan Pemilu serentak 2024,” kata Nuryanto.

Nuryanto menyebutkan, penundaan pemilu 3 periode yang saat ini sedang ramai dibicarakan publik masih sebatas wacana yang belum tentu terjadi. Meski demikian, ia senang mahasiswa Batam bisa bersikap dan merespon wacana tersebut dengan pikiran jernih.

“Mahasiswa Batam sangat kritis kritis menanggapi isu-isu yang berkembang,” kata dia.

BACA JUGA : Ketua DPRD Batam Dukung Keterlibatan Perempuan Batam di Politik

“Kita pasti taat kepada konstitusi. Jadi, ini bukan masalah tolak-menolak. Karena sekarang ini jabatan (presiden) masih dua periode, ya kita harus patuhi soal penundaan pemilu. Kita kan perlu tahu, dasar hukum penundaan pemilu itu apa,” tambah Nuryanto.

Pada pertemuan dengan pimpinan DPRD Batam, Jumat lalu, Aliansi Mahasiswa Batam membawa tiga isu nasional. Pertama, isu terkini yang sedang hangat diperbincangkan publik yakni masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.

Kedua isu tentang kelangkaan minyak goreng, dan yang ketiga soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka meminta DPRD Batam membuat pernyataan resmi menolak perpanjangan jabatan presiden tiga periode atau penundaan Pemilu. Mereka menilai, wacana jabatan presiden 3 periode maupun penundaan pemilu sudah menyimpang dari konstitusi. (*)

IKLAN BP BINTAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin