Home Nusantara

DPP Partai Gerindra Siapkan Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait dengan urusan ekspor benih lobster atau benur. Edhy Prabowo berrompi oranye. Foto: Rifkianto Nugroho (detik.com)

Barakata.id, Jakarta- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan akan menyiapkan bantuan hukum untuk Edhy Prabowo terkait dugaan suap ekspor benih lobster.

Menurut Edhy,  azas hukum praduga tak bersalah terkait kasus yang dihadapi oleh Edhy saat ini, harus ditegakkan.

Baca juga: 

Menteri KP Ditangkap KPK, Ini Kata Petinggi DPP Partai Gerindra

“Asas hukum praduga tak bersalah tetap dihormati, tetap dijunjung tinggi karena itu upaya untuk menyediakan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo harus dihormati sebagai upaya untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkannya,” kata Muzani dalam keterangannya, Jumat (28/11/2020).

Muzani mengatakan, Gerindra menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Edhy Prabowo. Gerindra percaya kepada KPK  bahwa proses hukum dilakukan secara transparan.

“Persoalan ini akan ditangani secara transparan, baik, cepat, oleh KPK dan pada akhirnya masyarakat akan dapat mengetahui masalah ini secara jelas duduk masalahnya,” ujar Muzani.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan, Gerindra telah menerima surat pengunduran diri Edhy Prabowo sebagai Waketum Gerindra dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Surat telah diteruskan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: 

Dirjen KKP Meninggal Akibat COVID-19, Terpapar Setelah Ikuti Kunjungan Menteri Edhy

“Kami DPP pusat Gerindra telah menerima surat pengunduran diri Edhy Prabowo dan sekarang ini, surat tersebut sedang kami teruskan kepada ketua dewan pembina partai Gerindra,” kata Muzani.

Edhy Prabowo ditetapkan tersangka suap oleh KPK. Dia diduga menerima suap Rp3,4 miliar dan 100.000 dollar AS terkait izin ekspor benih lobster. Uang Rp3,4 miliar itu diterima Edhy dari pemegang PT Aero Citra Kargo Amri dan Ahmad Bahtiar melalui Ainul Faqih, staf istri Edhy.

PT ACK disebut menampung uang yang diterima dari sejumlah perusahaan yang diloloskan menjadi eksportir benur tersebut atas arahan Edhy Prabowo. Dana dari Ahmad Bahtiar mengalir ke rekening salah satu bank atas nama AF.

Edhy Prabowo dan istri diduga membelanjakan uang hasil suap ekspor benih lobster saat saat berkunjung ke Honolulu, Amerika Serikat pada 21-23 November. Total Rp750 juta dihabiskan oleh Edhy untuk foya-foya dengan membeli barang-barang mewah.

Baca juga:

Uang Suap Rp9,8 M Dari Calon Eksportir Benur untuk Belanja Menteri Edhy Probowo di Hawaii

Selain Edhy, KPK juga menetapkan 6 tersangka lain. Mereka adalah stafsus Menteri KKP, Safri (SAF); APM; pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi (SWD); staf istri menteri KKP, Ainul Faqih (AF); dan Amiril Mukminin (AM) dan Direktur PT DPPP, Suharjito (SJT).

*****

Editor: Ali Mahmud

Sumber: Merdeka.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin