Home Kepulauan Riau Bintan DKPP Pecat Febriadinata dari Jabatan Ketua Bawaslu Bintan

DKPP Pecat Febriadinata dari Jabatan Ketua Bawaslu Bintan

Ketua Bawaslu Bintan dipecat.dari jabatannya.
Majelis DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan memberhentikan Febriadinata dari jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan dalam sidang kode etik yang digelar di Gedung DKPP Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021). F: Barakata.id / DKPP
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id, Jakarta- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian terhadap Febriadinata dari jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau terkait perkara nomor 27-PKE-DKPP/I/2021.

Dalam perkara ini, Febriadinata berkedudukan sebagai teradu I yang diadukan oleh Sapta Priyono melalui kuasa hukumnya, Johnson Panjaitan dkk.

Sanksi terhadap Febriadinata dibacakan Anggota DKPP Dr Ida Budhiati selaku Ketua Majelis dalam sidang pembacaan putusan 11 perkara, yang berlangsung di ruang sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: 

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan kepada Teradu I Febriadinata selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan, terhitung sejak Putusan ini dibacakan,” kata Ida Budhiati, yang disiarkan secara live striming di kanal Facebook.

Teradu I terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 11 huruf d, Pasal 15 huruf a, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Majelis menilai Teradu I dalam melakukan kajian justru mengabaikan fakta dan alat bukti yang mengakibatkan penegakan hukum atas pelanggaran tindak pidana pemilihan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Sikap dan tindakan Teradu I yang tidak profesional menimbukan kesan adanya pemihakan kepada peserta pemilihan dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten Bintan.

Baca juga:

“Dalam forum Sentra Gakkumdu, masing-masing unsur berkedudukan setara untuk mengemukakan pendapat, namun setiap pendapat mempunyai tanggungjawab profesional yang melekat pada jabatan,” ungkap anggota majelis, Didik Supriyanto.

Dalam pertimbangan putusan dijelaskan jika unsur Kepolisian memberikan pendapat berbeda atas Laporan 003/LP/PB/Kab/10.04/XI/2020. Kepolisian berkeyakinan jika salah satu paslon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan dan memberikan sesuatu imbalan jika memilihnya.

Laporan hasil penyelidikan dari unsur kepolisian tersebut dikuatkan dengan keterangan tiga orang saksi dalam persidangan kode etik. Selain itu keterangan para Saksi bersesuaian dengan alat bukti dokumen Formulir Model A.9 tentang hasil klarifikasi saksi lainnya.

“Sangat beralasan jika Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyimpulkan Laporan Nomor 003/LP/PB/Kab/10.04/XI/2020 memenuhi unsur pidana pemilihan. Namun sebaliknya Teradu I justru menyatakan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran,” sambungnya.

Sementara itu, DKPP merehabilitasi nama baik Teradu II Sabrima Putra selaku Tenaga Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Bintan. Teradu II hanya melaksanakan tugas sebagai klarifikator atas Laporan 003/LP/PB/Kab/10.04/XI/2020 di bawah koordinasi Teradu I.

“Tindakan Teradu II melaksanakakan perintah atasan berdasarkan peraturan-perundang-undangan tidak dapat dipertanggungkan kepada Teradu II,” pungkas Didik.

*****

Editor: Ali Mhd

Sebelumnya3.091 Pegawai BP Batam Disuntik Vaksin AstraZeneca
Selanjutnya2.200 Guru Batam Divaksin, Diingatkan Protkes Jangan Kendor

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin