Home Warta Nusantara

DKPP Jadwalkan Periksa Anggota KPU Kaur dan KPU Bengkulu

21
DKPP RI. F: ist

Barakata.id, Jakarta- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 175-PKE-DKPP/XI/2020.

Rencananya, sidang akan digelar secara virtual pada Jumat (29/1/2021) pukul 09.00 WIB, dengan Ketua Majelis di Jakarta dan seluruh pihak berada di daerah masing-masing.

Plt Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.

Baca juga: 

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ungkap Arif, Kamis (28/1/2021) seperti dikutip dari website resmi DKPP.

Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum. Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka.

“Artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.

Dia mengatakan, perkara ini diadukan oleh Aprin Taskan Yanto melalui kuasanya Ahmad Kabul. Pengadu melaporkan Meixxy Rismanto, Sirus Legiyati, dan Yuhardi selaku Ketua dan Anggota KPU Kabuaten Kaur sebagai Teradu I, II, dan III. Pengadu juga melaporkan anggota KPU Provinsi Bengkulu Emex Verzoni dan Eko Sugianto sebagai Teradu IV dan V.

Baca juga: 

Para Teradu, lanjut Arif, diduga melakukan ‘abuse of power,’ penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, membuat keputusan di luar peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kata dia, para Teradu diduga melibatkan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dengan menyatakan bahwa terlapor Gusri Pausi (Calon Bupati Petahana) tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi melakukan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Penggangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur.

Baca juga: 

“Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Prov. Bengkulu,” ungkapnya.

*****

Editor: Ali Mhd

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin