Home Nusantara Diputus Kontrak, Eks Banpol PP Kota Blitar Unjuk Rasa

Diputus Kontrak, Eks Banpol PP Kota Blitar Unjuk Rasa

117
Eks Banpol PP Kota Blitar Unjuk Rasa
Aksi unjuk rasa eks Banpol PP Kota Blitar di depan kantor wali kota Blitar, pada Senin (29/3/2021). Foto : Achmad/Barakata.id
Himbauan Pemprov Kepri

Barakata.id, Blitar (Jatim) – Puluhan massa yang mengaku dari perwakilan mantan pekerja outsourcing Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dan Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Blitar, pada Senin 29 Maret 2021 sekitar pukul 9 pagi.

Dimana, massa menuntut  hak-hak eks tenaga outsourcing yang diputus kontraknya pada Desember 2020 lalu yang hingga kini belum dipenuhi.


Alasan lainya, pemutusan kontrak tersebut dinilai oleh mereka, karena adanya dugaan kebijakan politik sepihak, saat pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar pada
9 Desember lalu yang tidak mendukung pemenang terpilih (incambent). Sehingga, mereka tidak diperpanjang lagi kontraknya.

Baca juga : Untung Rugi RUU Omnibus Law Versi Buruh dan Pemerintah

“Kami menuntut agar Pemerintah Kota Blitar dapat memenuhi hak-hak eks tenaga kontrak Banpol PP yang belum diberikan, termasuk pemenuhan gaji yang tertunda sejak Desember 2020 dan juga klaim BPJS Ketenagakerjaan yang belum dicairkan,” terang koordinator aksi, Jaka Prasetya saat orasi pada Senin kemarin.

Joko menyebut, dari mantan tenaga kontrak ada pemotongan gaji Rp 100 ribu per bulan,  kemudian ada potongan gaji terakhir Rp 1,25 juta. Padahal kata dia, seharusnya gaji terakhir Rp 1,95 juta namun yang diberikan hanya Rp 700 ribu, dan  juga BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat dicairkan hingga saat ini.

Sementara, pemutusan kontrak eks Banpol PP itu sendiri, Joko menegaskan, karena adanya dugaan pemberhentiannya terindikasi beda pilihan politik pada Pilwali 9 Desember lalu, sehingga menyebabkan mereka tidak diperpanjang lagi kontraknya.

Baca juga : Aturan Baru Karyawan Kontrak, Beda PP 35/2021 dengan UU Ketenagakerjaan

Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Plt Kepala Satpol Pamong Praja Kota Blitar, Hadi Maskun menegaskan, bahwa proses perekrutan pada tahun anggaran 2020 dilakukan melalui pihak ketiga yaitu dalam hal ini PT. Kartika Cipta Indonesia yang mendapatkan tender pengadaan tenaga outsourcing tersebut pada Desember 2019.

Ia mengaku sudah melayangkan surat ke PT terkait beberapa hal yang belum dipenuhi. Pihaknya terus berupaya berkomunikasi dengan pihak PT lama agar hak eks tenaga outsourcing itu bisa terpenuhi.

“Kami akan upayakan semaksimal mungkin apa yang menjadi tuntutan teman-teman tadi. Namun tentunya berdasarkan tatanan dan peraturan yang ada. Tadi sudah disampaikan saat pertemuan dengan perwakilan pengunjuk rasa dan semuanya tahu. Persoalan gaji yang dimaksud tentu harus melalui prosedur. Jika nanti PT sudah membayar gaji teman-teman ini maka kemudian Pemkot juga akan membayarkan kepada PT, aturannya begitu,” terang Hadi Maskun.

Baca juga : Diduga PHK Sepihak, 52 Karyawan JNE Batam Bereaksi

Pihaknya membantah jika pemberhentian tenaga Banpol dikaitkan dengan perbedaan pilihan politik di Pilkada kota lalu.

“Tidak ada itu cerita karena beda pilihan lantas diputus kontraknya atau apa. Karena memang tenaga Banpol ini kontraknya habis per 31 Desember lalu dan tentu ada evaluasi dari pihak outsourcing untuk rekomendasi kontrak selanjutnya dan kini sudah berbeda PT. Jadi saya tegaskan, kami merekrut secara profesional. Semua ada datanya dan itu perlu dicatat,” tandasnya.

Perwakilan pengunjuk rasa diterima di Balai Kota untuk beraudensi dengan pihak terkait dan langsung ditanggapi dengan terbuka seluruh poin yang diperjuangkan pihak pengunjuk rasa.

Aksi demo kemarin tersebut mendapat pengawalan ketat dari petugas Satpol PP Kota Blitar & Polresta dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan ketat.

Reporter : Achmad Zunaidi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin