Home Warta Nusantara

Desak Mendagri Koordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI, Komisi II: Beri Perlindungan Terhadap Penyelenggara Pemilu

36
Komisioner Nafasku RI, Fritz Edward Siregar (kanan) beserta anggota Bawaslu RI lainnya saat mengikuti RDP di Komisi II DPR RI. Foto: Istimewa

Barakata.id, Batam-  Komisi II DPR RI mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, segera berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk memberikan perlindungan, terhadap penyelenggara dan pengawasan pemilihan umum dalam menjalankan tugas di lapangan.

Hal ini setelah disampaikan Ketua Bawaslu RI, Abhan  saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Rabu, (18/11/2020) terkait sejumlah kasus penganiayaan, pengusiran, serta intimidasi yang dialami oleh para penyelenggara pemilu di sejumlah daerah.

Baca juga: 

Kasus intimidasi yang di alami jajaran Bawaslu yang terjadi di beberapa provinsi dan terakhir kasus penganiayaan Ketua Panwascam Batam Kota, menjadi salah satu contoh kasus yang dikemukakan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI.

“Kemarin disampaikan oleh ketua Bawaslu RI Pak Abhan dalam RDP bersama komisi II DPR RI. Penyampaian Ketua Bawaslu RI tersebut, akhirnya menjadi salah satu kesimpulan dalam RDP  sebagaimana yang tercantum dalam point 5, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti bersama pihak terkait,” ungkap komisioner Bawaslu Kepri, Abdullah Said Dahlawi kepada barakata.id, Kamis (19/11/2020).

Bawaslu RI
Ketua Bawaslu RI, Abhan (kedua dari kiri) bersama anggota Bawaslu RI lainnya sedang berdiskusi dengan anggota Komisi II DPR RI saat RDP, Rabu (18/11/2020). Foto: Istimewa

Sementara dikutip dari akun facebook resmi milik Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menulis bahwa, terkait dengan penyerangan dan pengusiran Pengawas Pemilu di berbagai tempat, Bawaslu meminta perhatian dari Komisi II DPR sehingga rekomendasi kelima dari RDP hari ini berbunyi ” Komisi II DPR RI mendesak Menteri Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara dan Panglima Tentara Nasional Indonesia agar memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum terhadap para Penyelenggara Pemilihan Umum”.

Baca juga: 

Dalam RDP yang menghasilkan enam poin penting sebagai rekomendasi. RDP tersebut sebagai Ketua Rapat, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung ditandatangani. Ketua Bawaslu RI, Abhan ditandatangani. Kepala BNPB/Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19, Doni Monardo tidak ditandatangani.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian tidak ditandatangani, An. Ketua KPU RI Anggota KPU RI, Hasyim Asyari ditandatangani. Ketua DKPP RI, Muhammad ditandatangani.

Terkait kasus yang menimpa para pengawas pemilu di berbagai daerah harus serius ditangani. Seperti halnya terjadi di Kabupaten Majene. Dimana, oknum anggota DPRD Majene diduga melakukan pelecehan dan kekerasan verbal terhadap seorang perempuan yang merupakan anggota Panwascam Kecamatan Sendana Kabupaten Majene pada 7 November lalu.

Kejadian ini memantik amarah para mahasiswa di daerah itu. Mereka tergabung dalam aliansi perempuan bergerak mendatangi gedung DPRD Majene, Kamis (19/11/2020).

“Intinya tuntutan kami hari ini harus dipertemukan dengan pelaku dan memberikan permintaan maaf terbuka,” ungkap Koordinator Aksi, Hamrah.

*****
Penulis: Ali Mhd

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin