Home Ekonomi Batam Butuh Operasi Caesar untuk Urai Hambatan Investasi

Batam Butuh Operasi Caesar untuk Urai Hambatan Investasi

125
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly

Batam – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mengatakan, saat ini dunia investasi di Batam seperti benang kusut. Dibutuhkan “operasi caesar” untuk mengurai benang kusut tersebut.

Ia mengatakan, perkembangan investasi di Pulau Batam menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan selalu menekankan agar hal-hal yang menghambat investasi segera dibereskan.

“Dalam pidatonya tentang visi Indonesia, ada tekanan dan kegerahan yang dirasakan Pak Presiden, bahwa semua persoalan atau hambatan dalam investasi harus segera dibereskan,” kata Yasonna saat membuka Focus Group Discussion tentang penyelesaian masalah dan kendala investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam di Hotel Grand I Batam, Rabu (24/7/19) pagi.

Baca Juga : Investor Masih Percaya Batam

Menurut dia, pusat sudah lama menyadari ada masalah besar di Batam. Masalah itu membuat daya saing Batam tertinggal dibanding kawasan ekonomi serupa di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia bahkan Vietnam hingga Cina.

“Kita sudah tertinggal jauh. Bahkan Vietnam sudah melompati kita, begitu pula Cina. Padahal, saat kita take-off dulu, mereka belum apa-apa. Tapi sekarang, Cina sudah menjadi pemain dunia. Vietnam sudah menjadi pemain besar di kawasan Asia,” katanya.

“Amerika, negara adidaya saja sangat khawatir dengan Cina. Begitu juga dengan Vietnam di Asia, sebelumnya dipandang sebelah mata kini mereka sudah sangat hebat,” sambung Yasonna.

Presiden Jokowi, lanjut Yasonna, mengatakan bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan APBN saja. Ada dua sektor penting yang harus didorong yaitu investasi dan ek.

Dua sektor tersebut, kata Yasonna, berkaitan erat dengan birokrasi dan peeizinan. Birokrasi inilah yang seringkali menjadi penghambat sehingga menghalangi pertumbuhan ekonomi negara.

Yasonna mengaku, pihaknya telah menerima laporan dan menghimpun dari banyak pihak terkait pelaksanaan paket kebijakan ekonomi pemerintah.

Batam, lanjut dia, sejak awal didesain
untuk menjadi “kawasan alternatif” dari besarnya investasi di negara Singapura. Batam diharapkan tumbuh dan berkembang menjadi kawasan tujuan investasi negara-negara luar.

Potensi Batam sangat besar. Secara lokasi, Batam berbatasan langsung dengan Singapura dengan jarak tempuh yang sangat singkat. Batam juga termasuk berada di tepian selat yang menjadi jalur atau lalulintas ekonomi tersibuk di dunia.

Namun, faktanya Batam seolah jalan di tempat. Banyak persoalan yang muncul, yang membuat iklim investasi tidak kondusif, terutama di sisi birokrasi pemerintahan.

“Seharusnya, jika desain dan masterplan Batam benar-benar dijalankan dengan baik, Batam sekarang sudah menjadi pusat ekonomi Indonesia yang bisa menyerupai Singapura. Tapi kenyataannya kan tidak. Mengapa itu terjadi? Itu sebabnya kami katakan, kita butuh operasi caesar untuk mengurai dan enyelesaikan permasalahan di Batam ini,” ujarnya.

Baca Juga : Batam Punya Delapan Pulau Investasi, Hanya Satu yang Jadi

Menurut Yasonna, persoalan-persoalan di Batam yang perlu mendapat perhatian serius di antaranya kewenangan penempatan tenaga kerja asing tertentu untuk kebutuhan investasi, kepastian perizinan dalam operasional FSU baik bersifat transhipment/receiving bunker, kepastian perizinan terkait Amdal yang berlaku di luar kawasan industri tetapi masih dalam KPBPB, serta soal persyaratan hak guna bangunan dalam birokrasi izin mendirikan bangunan.

Selain itu, terkait peraturan tata niaga ekspor-impor impor dari dan ke Batam, persoalan lahan, dan lainnya.

“Kita sangat, dan harus serius membereskan masalah-masalah tersebut. Harus ada keberanian, mendobrak zona nyaman. Kita harus satu langkah menjadikan Batam ini sebagai lokomotif pembangunan ekonomi Indonesia

*****

1 KOMENTAR

  1. Mau import barang aja sering nyangkut di bea cukai dan di masterlist BP batam. Dimana menyebabkan biaya tak di duga. Bagaimana mau berkembang? Kejelasan hukum aja tidak ada.
    Barang kami penunjang industry dan galangan uda di tahan bea cukai selama 1 minggu belum di keluarkan?
    Presiden ingin maju tetapi petugas pemerintahan mempersulit, hasil ny tetap negatif.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here