Home Kepulauan Riau Bacakan Pledoi dari Rutan, Nurdin Basirun Minta Dibebaskan

Bacakan Pledoi dari Rutan, Nurdin Basirun Minta Dibebaskan

Sidang Nurdin Basirun
Gubernur Kepri Nonaktif, Nurdin Basirun membacakan pledoi dengan teleconference dalam Rutan KPK pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (2/4/20). (F: Istimewa)

Dalam nota pledoi itu, Tim Penasehat Hukum Nurdin Basirun memohon agar majelis hakim mempertimbangkan lagi beberapa fakta hukum yang mendasari permohonan, mengapa terdakwa harus dibebaskan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, atau dihukum seringan-ringannya.

Pertama, terdakwa sudah bersikap sangat kooperatif selama menghadapi permasalahan hukum ini, dengan mengikuti semua proses penyidikan dan persidangan dengan baik tanpa pernah mangkir sekalipun.

Baca Juga :
Sidang Nurdin Basirun: Dua Saksi Ahli Sebut Tak Ada Penyalahgunaan Wewenang

Kedua, terdakwa tidak mengajukan upaya hukum praperadilan maupun mengajukan nota keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan, sehingga sidang berjalan dengan lancar.

Ketiga, JPU KPK telah salah memahami pengertian “Izin Prinsip,” terutama “Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut,” dengan merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disebut Peraturan Gubernur Kepri No. 31 Tahun 2018).

Menurut pendapat pihaknya, kata Andi, izin prinsip pemanfaatan ruang laut bukan perizinan sebagaimana dimaksudkan Peraturan Gubernur Kepri Nomor 31 Tahun 2018. Sebab, secara teknis administrasi pemerintahan penomoran surat untuk izin diberikan oleh Biro Hukum.

Baca Juga :
Suap Nurdin Basirun, 2 Pejabat Kepri Divonis 4 Tahun Penjara

Sementara penomoran izin prinsip pemanfaatan ruang laut tersebut dikeluarkan oleh Biro Umum karena merupakan satu surat biasa menjawab permohonan pemanfaatan ruang laut.

Menurut Andi, secara hukum tidak ada persesuaian kehendak (meeting of mind) antara terdakwa dengan pelaku lain, antara lain Abu Bakar dan Kock Meng yang memberikan uang kepada Budi Hartono dan Edy Sofyan.

Baca Juga :
Nurdin Basirun Akan Operasi Pembuluh Darah di RSPAD Jakarta

Perbuatan keempat orang (yang kesemuanya menjadi terdakwa dalam perkara ini, red) tidak ada pengetahuan apalagi persetujuan terdakwa sesuai dengan fakta hukum.

“Permohonan kami adalah berdasarkan fakta persidangan, analisis fakta, analisis yuridis. Dari kesimpulan di atas kami penasehat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua,” ujarnya.

“Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari seluruh tuntutan JPU. Ketiga adalah membebaskan terdakwa dari Rutan KPK, segera setelah putusan ini dibacakan,” tutup Andi

*****

1
2

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin