Home Kepulauan Riau

Asisten II Pemkab Natuna Tasrif Ikuti Vidcon Penyusunan MRI BPKP

Barakata.id, Natuna Bupati Natuna melalui Asisten II bidang Ekonomi Pembangunan, Tasrif mengikuti Video Conference (Vidcon) kegiatan Diseminasi Penyusunan Baseline Manajemen Resiko Indeks (MRI) yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Jumat (13/11/20).

Pada kesempatan itu, Tasrif didampingi Asisten III bidang Administrasi Umum, Hikmatul Arif beserta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Natuna.

Hadir melalui vidcon pada kesempatan tersebut, para Sekretaris Daerah (Sekda) beserta para Inspektur Inspektorat dan pimpinan atau perwakilan OPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, serta Perwakilan BPKP Provinsi Kepri.

Advertising
Advertising

Koordinator Pengawas (Korwas) Bidang APD BPKP Kepri, Dedi Junaidi menyampaikan, bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 menyebutkan, sebelum melakukan penilaian resiko, setiap instansi Pemerintah harus menetapkan tujuan terlebih dahulu.

Baca Juga :

Kata Dedi Junaidi, tujuan yang ditetapkan mencakup tujuan instansi umum terkait, dengan sasaran strategis dan tujuan kegiatan harus lebih mengarah kepada process business yang terjadi pada institusi tersebut.

“Tujuan dari kegiatan penyusunan baseline ini, adalah untuk memperoleh data awal kualitas penerapan resiko pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, untuk mencapai target RPJMN 2020-2024 yang hasilnya akan digunakan sebagai panduan dalam pembinaan penerapan Manajemen Resiko,” katanya.

Adapun metodologi yang digunakan pada kegiatan ini yaitu dengan menyebarkan dan pengisian kuisioner, analisis hasil kuisioner dan pengisian kertas kerja serta penyimpanan hasil kegiatan.

Ditambahkan Dedi Junaidi, bahwa penerapan manajemen resiko ini berkontribusi pada pencapaian tujuan instansi Pemerintah dengan barometer penilaian, pencapaian tujuan instansi Pemerintah, insiden kecurangan dan penilaian kinerja atas instansi Pemerintah.

Proses penanganan resiko adalah proses memilih dan melaksanakan pilihan-pilihan penanganan, guna menghindari, mengurangi, mengalihkan dan atau menerima resiko.

“Penilaian resiko ini merupakan tahapan awal dari implementasi manajemen resiko pada Inspektorat dan BPKP,” kata dia.

Oleh karena itu Dedi Junaidi meminta khusus pada tahap ini, setiap tim harus dapat menyimpulkan beberapa alternatif penanganan resiko, sebagai bahan pertimbangan dalam merancang rencana tindak penanganan resiko selanjutnya.

*****

(adv)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin