Home Kepulauan Riau Tanjungpinang

Arif Pastikan Penggunaan Anggaran Covid-19 Sesuai Aturan

21
Sekda Kepri
Sekda Kepri, TS Arif Fadillah memimpin rapat bersama tim Banggar DPRD Kepri secara video conference di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (23/4/20) sore)

Barakata.id, Tanjungpinang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS. Arif Fadillah memastikan bahwa penggunaan anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 di Kepri berjalan sesuai aturan. Ia menegaskan, Pemprov Kepri taat pada semua peraturan yang telah dikeluarkan baik oleh Presiden, Menteri Dalam Negri maupun Menteri Keuangan.

Hal itu disampaikannya dalam rapat secara video conference bersama pimpinan, ketua fraksi, ketua komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (23/4/20) sore.

“Kami sangat berhati-hati dalam penggunan anggaran untuk pencegahan Covid-19 ini. Semua kebutuhan anggaran sudah dirincikan secara jelas dalam Rencana Kerja Belanja. Selain itu, untuk setiap pengeluaran belanja akan diawasi dan supervisi baik oleh kejaksaan dan BPKP,” kata Arif.

Baca Juga :
DPRD Kepri Ingatkan Penggunaan Anggaran Covid-19 Transparan dan Akuntabel

Terkait penanganan Covid-19 pada sektor kesehatan yang dianggarkan senilai Rp22 miliar. Arif menjelaskan bahwa anggaran tersebut belum digunakan sepenuhnya untuk keperluan penanganan pasien corona di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Ahmad Thabib Tanjungpinang.

“Anggaran untuk kesehatan setiap hari pengeluarannya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Anggaran yang ada saat ini digunakan untuk pembelian APD, pengadaan rapid test, belanja masker, belanja obat-obatan, belanja alat kesehatan, belanja untuk PCR dan spesimen reagen,” katanya.

“Juga untuk pemberian insentif bagi petugas medis serta pembelanjaan untuk hal-hal pendukung lainnya untuk menanagani pasien Covid-19,” sambung Arif.

Baca Juga :
IKAPTK Kepri Salurkan 445 Paket Sembako untuk Warga

Selain masalah kesehatan, dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 ini adalah terganggunya perekonomian masyakarakat. Untuk masyarakat yang terdampak, menurut Arif, Pemprov Kepri akan memberikan bantuan Jaring Pengaman Sosial dengan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Untuk pendistribusian bantuan sembako dari Pemprov Kepri, kami tetap harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah kabupaten dan kota agar tidak terjadi timpang tindih penerima bantuan. Jadi yang menerima bantuan nantinya adalah masyarakat yang memang sama sekali belum menerima bantuan baik dari PKH, Dana Desa, maupun bantuan dari pemerintah kabulaten/kota,” ucap Arif.

Turut hadir pada rapat itu mendampingi Sekda Kepri di antaranya, Asisten Administrasi Umum Hasbi, Kepala Dinas Kesehatan Tjetjep Yudiana, Kepala Dinas PMD dan Kependudukan Catatan Sipil Sardison, Kepala Dinas Kominfo Zulhendri, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Burhanudin, serta Kepala Biro Ortal dan Korpri Ani Lindawaty.

*****

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin