Home Nusantara APD Kabupaten Blitar Surati Presiden, Dewan Sarankan Begini…!!

APD Kabupaten Blitar Surati Presiden, Dewan Sarankan Begini…!!

309
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Sararen Satoto
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Sararen Satoto.(foto: dok/achmad/barakata.id)
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id, Blitar (Jatim) – Ancaman Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar untuk memboikot Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2022 tampaknya bukan hisapan jempol belaka.

Humas APD Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono, yang akrab disapa Bagas, menyebutkan ada sekitar 207 dari 220 Kades yang menyatakan sikap akan memboikot agenda tahunan tersebut.


“Persoalan ini sudah bertahun-tahun menjadi penyebab geramnya para Kades. Dimana hasil Musrenbang selalu hilang dan diduga ada pergeseran anggaran yang disebabkan oleh intervensi legislatif,” tuturnya saat menggelar konferensi pers di rumah makan (KPK) Kanigoro, Selasa (23/3/2020).

Baca juga : Geram Tidak Direalisasi, APD Kabupaten Blitar Surati Presiden

Kemudian Bagas mengatakan, bahwa APD sudah berupaya mencari jalan keluar termasuk negosiasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, akan tetapi hasilnya masih mengambang.

“Sehingga, Klimaksnya para kades melalui APD sepakat mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo, yang di tembuskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gubenur Jawa Timur (Jatim) dan Bupati Blitar,” kata Bagas.

Bagas menambahkan, adapun isi surat tersebut intinya meminta kepada Pemerintah pusat (Presiden) untuk meniadakan Musrenbang yang ada di Kabupaten Blitar. Karena dinilai hanya sebuah agenda formalitas belaka.

“Namun, kalau memang Musrenbang itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang, maka, konsekuensinya Saat implementasi pelaksanaan jangan didzalimi dong,” pesannya.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh APD, soal menyurati Presiden Jokowi. Menurutnya, itu terlalu tergesa-gesa.

Baca Juga : APD Kabupaten Blitar Akan Boikot Musrenbang Jika Usulan Tahun 2020 Tidak Direalisasikan Sekarang

“Seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Pemkab Blitar, supaya ada mufakat. Masalahnya sekarang adanya relokasi dan refokusing mengakibatkan pergeseran di APBD 2021 ini,” ungkap Suwito.

Lalu dia mensarankan untuk APD Kabupaten Blitar tidak perlu memboikot Musrenbang. Sebab, Musrenbang merupakan sarana yang disediakan untuk perencanaan pembangunan tiap tahun.

“Memang tidak seluruh hasil Musrenbang lancar dialokasikan anggarannya. Akan tetapi, anggaran itu sudah disepakati di APBD tahun 2021 ini,” ucapnya.

Baca Juga : APD Ancam Boikot Musrenbang, Dewan Angkat Bicara

“Dan sekarang tinggal nunggu pelaksanaannya saja. Jadi bukan tidak diakomodir usulan Musrenbang nya. Karena Covid-19, alokasi anggaran APBD 2021 tergeser. Nah, salah satu yang terdampak adalah usulan hasil musrenbang 2020,” pungkas Suwito yang juga selaku ketua Fraksi PDIP itu.

Reporter: Achmad Zunaidi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin