Barakata.id, Tanjungpinang – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp4, 459 triliun. Jumlah itu disampaikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam paripurna di gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (4/9/23).
Dalam pidatonya, Ansar mengatakan bahwa tema Pembangunan Tahun 2023 adalah “Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional.”
“Prioritas pembangunan daerah yang kita tetapkan terdiri dari optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya,” ujarnya.
BACA JUGA : APBD Kepri Bakal Bertambah Rp 200 Miliar, Ansar Ingin BBK Kunci Meningkatkan Investasi
Gubernur pun menjelaskan beberapa pertimbangan untuk melakukan perubahan struktur APBD 2023. Antara lain, adanya prognosis perubahan pendapatan dan belanja daerah, adanya penyesuaian penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepri atas Laporan Keuangan Pemprov Kepri Tahun Anggaran 2022, dan adanya pergeseran anggaran untuk belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja wajib yang mendahului perubahan APBD 2023.
“Secara umum perubahan proyeksi pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp100,5 miliar atau naik 2,50 persen dari yang semula ditargetkan sebesar Rp4,019 triliun menjadi Rp4,120 triliun,” katanya.
“Proyeksi kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni dari peningkatan pendapatan pajak daerah dan peningkatan pendapatan retribusi daerah hingga akhir tahun 2023,” sambung Ansar.
Sementara itu, belanja daerah Provinsi Kepri pada perubahan APBD 2023 naik sebesar Rp307,7 miliar atau naik 7,41 persen dari semula Rp4,151 triliun menjadi Rp4,459 triliun.
BACA JUGA : APBD Kepri Belum Sehat, Masih Bergantung pada Pusat
Pembiayaan daerah naik Rp207,1 miliar dari Rp132,2 miliar menjadi Rp339,3 miliar. Kenaikan tersebut akibat adanya penyesuaian SiLPA tahun 2022 yang semula ditargetkan Rp200 miliar, menjadi Rp388,9 miliar. Antara lain bersumber dari over target pendapatan tahun anggaran 2022 yang terdiri dari tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH), over target PAD, penghematan belanja dan anggaran belanja yang tidak terealisasi.
Di samping itu, kenaikan pembiayaan ini juga disebabkan oleh adanya selisih atas perhitungan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp18,1 miliar yang pada mulanya dianggarkan Rp84,3 miliar menjadi Rp66,1 miliar.
Gubernur Ansar berharap agar Ranperda APBD-P Kepri 2023 dapat disetujui oleh DPRD Kepri dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono dan Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan. Sidang juga dihadiri para anggota DPRD Kepri, Perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri. (ron/advertorial)
