Barakata.id, Tanjungpinang – Program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merevitalisasi kawasan Kota Lama, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) dihentikan sementara. Pasalnya, anggaran daerah tahun ini banyak difokuskan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, keterbatasan anggaran akibat APBD yang difokuskan pada pelaksanaan Pemilu (Pilpres, Pileg, dan Pilkada) menjadikan Permprov Kepri untuk sementara menghentikan revitalisasi kawasan Kota Lama, Tanjungpinang.
Meski demikian, Ansar menegaskan bahwa penataan masih tetap dilakukan meski terbatas pada penataan kabel yang dianggap mengganggu estetika kota.
BACA JUGA : Wajah Kota Lama Tanjungpinang Kian Bedelau
Penataan kabel dimaksud berada di sejumlah jalan utama di kawasan Kota Lama, yakni mulai dari Jalan Teuku Umar, Jalan Merdeka, hingga Gedung Daerah.
“Tahun 2024 ini kabel-kabel yang ada di Jalan Teuku Umar dan Jalan Merdeka ujung hingga Gedung Daerah kita turunkan. Keterbatasan penataan kabel ini mengingat biaya menurunkan kabel yang tidak murah,” kata Ansar di Tanjungpinang, kemarin.
Selain anggaran yang “tersedot” untuk pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada, APBD Kepri juga menurut terpengaruh oleh turunnya dana bagi hasil (DBH) akibat fluktuasi harga minyak dunia.
Ansar menyebut memiliki rencana besar dalam menata wajah Kota Tanjungpinang agar lebih menarik dan dapat menarik kunjungan wisatawan.
BACA JUGA : Gubernur Kepri Ingin Tanjungpinang Jadi Kota yang Selalu Dirindukan
Selain penataan Akau Potong Lembu, Jalan Merdeka, Jalan Teuku Umar, Kawasan Gurindam 12 dan Pulau Penyengat yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur, Marlin Agustina, Ansar berkeinginan terus melakukan penataan sejumlah kawasan lainnya.
Yang menjadi target berikutnya adalah kawasan Pelantar 1 dan 2, kemudian Jalan Bintan dan Lorong Bintan yang juga memiliki nilai story yang menarik wisatawan.
“Kota Tanjungpinang dengan sejarahnya sebagai ibukota Provinsi Riau, ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dan sekarang menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau, dapat dikatakan merupakan berstatus Kota heritage. Dan seharusnya kota ini ditata menjadi menarik,” pungkas Ansar. (jal)
