Barakata.id, Kepulauan Riau- Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap Batam dan Bintan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPSN). Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi Rencana Induk Kawasan Batam, Bintan Karimun (BBK) bersama Kemenko Perekonomian, Selasa (8/6/21) di Bandara Hang Nadim Batam.
Dalam rapat tersebut, Ansar menyampaikan sejumlah usulan program atau proyek prioritas dalam Rencana Induk BBK. Beberapa harapan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kepri yang disampaikan Ansar cukup banyak.
Selain penetapan Batam dan Bintan jadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Ansar juga berharap kebijakan Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh di Bintan, Karimun dan Tanjungpinang.
Baca Juga:
- Rakor Program BBK, BP Batam Paparkan Usulan Proyek Unggulan
- APBD Kepri Bakal Bertambah Rp 200 Miliar, Ansar Ingin BBK Kunci Meningkatkan Investasi
“Selain itu juga ada integrasi kawasan wisata Lagoi-Trikora melalui peningkatan kemantapan jalan antar kawasan,” kata Ansar, dikutip dari humas.kepriprov.go.id.
Pemrov Kepri juga berharap rencana induk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Non-KPBPB. Kemudian juga adanya dukungan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) perizinan untuk investasi dan pemanfaatan dan atau pelepasan kawasan hutan
Kemudian, Ansar juga menginginkan evaluasi tarif layanan di BP agar lebih kompetitif. Serta penguatan ketahanan dan kemandirian melalui penyambungan pipa gas Subsea Tie In WNTS-Pulau Pemping sepanjang lebih kurang 6,7 km.
Pada kesempatan itu, Ansar berharap UMKM di Kepri tumbuh sehingga ia menitipkan regulasi penanganan pajak bagi pelaku UMKM yang saat ini dirasa sangat berat. Apalagi produk yang dihasilkan adalah produk lokal.
Ansar ingin kawasan Batam, Bintan dan Karimun semakin kompetitif. Dengan demikian daya saing Kepri makin tinggi, investor pun berdatangan.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, tujuannya ke Kepri kali ini memang ingin memahami dan melihat langsung isu-isu yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat dicari formula terbaik agar masalah bisa diminimalisir.
“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk percepatan pembentukan Keppres di KPBPB BBK untuk mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan kawasan tersebut,” ujarnya.
Pengembangan dan pengelolaan BBK ini sendiri bertujuan meningkatkan investasi di kawasan BBK, meningkatkan arus barang dan penumpang, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan percepatan penguatan kelembagaan pengelolaan BBK.
Baca Juga:
- BBK Murah, Investasi Rp8,2 Triliun Siap Masuk Kepri
- BBK Murah Kepri Diresmikan, 11 Perusahaan Siap Masuk, Serap 1.500 Naker
Dalam rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK ini akan diintegrasikan antarkawasan dengan pengembangan core business/industri yang saling mendukung. Selain itu infratstruktur juga terkoneksi antarkawasan.
“Serta harmonisasi regulasi dan kelembagaan untuk kemudahan investasi dan optimalisasi,” kata Wahyu.
Integrasi ini akan menjadikan kawasan BBK sebagai Hub logistik internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.
***
Editor: Asrul R
