Home Kepulauan Riau Tanjungpinang

Ansar Ahmad Dorong OPD Kepri Tutup Celah Korupsi

OPD Kepri Korupsi
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi se-Kepri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (24/3/21). (F: Pemprov Kepri)

Barakata.id, Tanjungpinang – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mendorong jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Kepri menutup celah korupsi. Ia ingin Pemprov Kepri meningkatkan komitmen dalam upaya pencegahan korupsi sekecil apapun.

Menurut Ansar, salah satu upaya pencegahan korupsi adalah dengan menjalankan program-program kegiatan antikorupsi.

“Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, berbagai kegiatan dapat menjadi cela yang rentan digunakan menjadi sumber tindak korupsi. Celah itu harus kita tutup bersama,” ujar Ansar saat Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi se-Kepri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (24/3/21).

BACA JUGA : Korupsi Bansos Kepri: Isdianto Sebut Honorer Kesbangpol Palsukan Tanda Tangan

“Hasil yang diperoleh Pemprov Kepri memang masih jauh dari sempurna. Capaian tahun 2020 atas indikator capaian Korsupgah hanya sebesar 75,29 persen. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian 2019 yaitu dengan capaian sebesar 89 persen. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi pandemi sangat berpengaruh terhadap kinerja pendapatan daerah,” smabung dia.

Untuk itu, Ansar mengharapkan dukungan dari Kasatgas KPK di Provinsi Kepri dapat memberikan kontribusi dan masukan dalam upaya pencegahan tindak pidana Korupsi di Kepri.

“Pandangan-pandangan tersebut dapat membantu kami dalam menjalankan upaya pencegahan Korupsi di Provinsi Kepri guna menciptakan pemerintahan Kepri yang bersih,” kata dia.

Mantan Bupati Bintan dua periode itu juga mendorong seluruh pengambil kebijakan di OPD Pemprov Kepri untuk dapat ikut mengutamakan program pencegahan korupsi di daerah ini.

“Kita harapkan tak hanya KPK saja yang menerapkan program pencegahan ini, tapi setiap jajaran di Provinsi Kepri harus menerapkannya,” tegasnya.

Dengan demikian, harap Ansar, seluruh kegiatan di lingkungan Pemprov Kepri dapat terbebas dari tindak pidana korupsi atau perbuatan melawan hukum lainnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK RI, Nawawi Pomalongo mengatakan bahwa kegiatan rapat koordinasi ini merupakan satu tugas utama KPK.

“Terdapat enam tugas pokok KPK seperti pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan dan melaksanakan keputusan hakim,” ujar Nawawi.

BACA JUGA : Pemko Batam Diapresiasi KPK, MCP Tertinggi se Kepri

Salah satunya, lanjut Nawawi adalah kegiatan koordinasi bersama jajaran Pemprov Kepri saat ini.

“Terdapat beberapa fokus pencegahan korupsi adalah seperti persoalan penganggaran, perencanaan pengadaan barang dan jasa, management ASN, pengoptimalan pajak daerah dan lain sebagainya,” tegas dia.

Untuk itu Nawawi merekomendasikan beberapa hal kepada kepala daerah terkait pencegahan korupsi di Kepri. Seperti komitmen dan aksi nyata dalam memperkuat kelembagaan pemerintah daerah melalui MCP.

“Khususnya penguatan terhadap APIP, Penguatan pengaduan masyarakat serta upaya preventif melalui pendidikan antikorupsi,” ujarnya.

Serta mencegah korupsi dalam pengelolaan APBD terkait penanganan Covid-19 bansos dan vaksinasi.

“Dan tindakan penyelamatan keuangan negara baik itu pengoptimalan pajak, aset daerah, sertifikat tanah, pelaporan LHKPN, dan lain-lain,” pungkasnya.

*****

Editor : YB Trisna
Sumber: Kominfo.kepriprov.go.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin