Home Nusantara Anggaran Kemitraan Hilang Jurnalis Blitar Menggugat (JBM) Hearing Ke DPRD Kabupaten Blitar

Anggaran Kemitraan Hilang Jurnalis Blitar Menggugat (JBM) Hearing Ke DPRD Kabupaten Blitar

152
Forum Jurnalis Blitar Menggugat (JBM) Blitar protes terkait anggaran pubhlikasi media bersama DPRD Kabupaten Blitar, yang di hadiri OPD terkait, pada Kamis (1/4/2021) di ruang transit kantor DPRD setempat.(foto: Achmad/barakata).
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id, Blitar (Jatim) – Gabungan media cetak dan online Blitar Raya yang tergabung dalam forum Jurnalis Blitar Menggugat (JBM) menggelar hearing bersama Dinas Kominfotik, Prokopim, Inspektorat Kabupaten Blitar dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Suwito Saren Satoto didampingi Wakil Ketua Abdul Munib, dan Komis III DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (01/04/21).

Koordinator JBM Sutrisno, para awak media menuntut keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 dan pasal 28 huruf F UUD 1945 tentang hak azasi atas akses informasi publik.

“Selama ini kami mensiyalir adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, teman teman media ingin meluruskan kebijakan tebang pilih dalam mentransformasikan anggaran publikasi selama kurun waktu 4 tahun terakhir,” ungkapnya.

Ada 7 point yang diangkat dalam hearing siang itu diantaranya hilangnya anggaran kemitraan dengan media yang dikonotasikan tidak mendukung arah kebijakan bupati Blitar yang baru, padahal semasa Pemerintahan Rijanto anggaran tersebut ada, bila sekarang tiba tiba anggaran itu tidak ada jelas mengundang pertanyaan forum (JBM).

Klarifikasi dari Kepala Dinas Kominfo Eko Susanto yang didampingi stafnya, mengurai beberapa substansi materi hearing, diantaranya masalah anggaran tahun 2021 pada usulan anggaran 2020 tidak ada anggaran.

“Pada tahun 2021 kami tidak ketempatan anggaran dari OPD, dari OPD mengalami penurunan sebesar 20%, dan kebijakan anggaran sangat bergantung pada kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kominfo sudah berkoordinasi untuk tambahan anggaran ke Wakil Bupati, namun anggaran itu tetap tidak bisa,” kata Eko.

Selanjutnya dari Inspektorat menanggapi audiensi para awak media, intinya menekankan kepada Satker agar menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran tetap mengacu mekanisme yang ada, termasuk membuat Perbub yang bisa dijadikan landasan hukum.

Dilain sisi Ketua DPRD Suwito Saren Satoto dalam forum hearing sangat menyayangkan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, seperti anggaran publikasi media, karena penggunaan anggaran dari dana hasil refokusing penggunaanya tidak harus melaluiĀ  keputusan DPRD.

“Penggunaan anggaran itu terserah masing masing OPD, tetapi jangan lupa peran media itu penting selama Covid 19, melalui media bisa mengedukasi pentingnya penerapan protokol kesehatan selama pandemi,” ungkapnya.

Dari hasil hearing yang berlangsung di ruang transit DPRD dari pukul 12.00 WIB hingga pukul 14.30 WIB, OPD terkait menyanggupi rapat tindak lanjut untuk memenuhi saran DPRD dan harapan media masalah anggaran.

Reporter : Achmad Zunaidi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin