Anggaran Dana Desa 2021 Disiapkan Rp72 Triliun

Anggaran Covid-19 Tahun 2022
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (F: Instagram @smindrawati)

Barakata.id – Pemerintah RI menyiapkan anggaran Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp72 triliun. Anggaran tersebut diharapkan mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Arah anggaran tahun 2021 adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan fokusnya tentu dalam hal ini berbagai konektivitas serta membantu masyarakat dan dunia usaha terutama UMKM,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (19/1/21).


“Selain itu juga untuk mendukung perbaikan iklim investasi karena pada akhirnya investasi itu akan berada di masing-masing daerah,” sambung Sri Mulyani.

Pada rapat kerja yang digelar secara virtual itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa untuk tahun 2021, pemerintah menganggarkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp795,5 triliun.

Baca Juga :

Rinciannya, anggaran Transfer ke Daerah sebesar Rp723,5 triliun dan anggaran Dana Desa sebesar Rp72 triliun.

Sri menjelaskan, sinergi TKDD dengan belanja Kementerian Lembaga akan ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bidang pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong belanja infrastruktur di daerah melalui berbagai creative financing termasuk kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Kita meredesign pengelolaan TKDD, terutama untuk dana transfer umum dan dana transfer khusus untuk menjadi penganggaran yang makin berbasis kinerja sehingga jangan sampai ada anggaran di satu sisi ada yang kekurangan disatu sisi ada dana yang menganggur tidak digunakan,” kata dia.

Baca Juga :

Sri Mulyani juga memaparkan arah kebijakan TKDD untuk meningkatkan kinerja dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa akan dilakukan dengan mereformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional dan Bagan Akun Standar.

Dengan demikian, masing-masing daerah bisa dibandingkan secara apple to apple atau sama sehingga tidak terjadi ketimpangan antar daerah yang sangat berbeda sekali dari sisi standar harganya dan laporan keuangan.

*****

Editor : YB Trisna



TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin