Barakata.id, Jakarta – Pemerintah RI menyiapkan anggaran penanganan Covid-19 tahun 2022 sebesar Rp156,58 triliun. Anggaran itu akan dialokasikan dalam 10 pos penanganan kesehatan.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat bahkan hingga tahun depan.
“Anggaran penanggulangan virus corona akan dipenuhi dari penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan pinjaman,” kata Sri Mulyani dalam laman Instagram pribadinya, @smindrawati yang dikutip barakata.id, Kamis (17/6/1).
Disebutkan Menkeu Sri, anggaran Covid-19 tahun 2022 sebesar Rp156,58 triliun tersebut akan dialokasikan ke sejumlah pos. Selain kesehatan juga ada untuk penelitian dan komunikasi.
BACA JUGA : Heboh Pajak Sembako, Sri Mulyani: Barang di Pasar Tradisional Tidak Kena
Berikut 10 pos penanganan kesehatan yang bakal masuk dalam anggaran Covid-19 tahun 2022:
1. Vaksinasi Rp58,1 triliun
2. Perawatan Rp32,33 triliun
3. Testing dan tracing Rp6,68 triliun
4. Insentif dan santunan tenaga kesehatan Rp16,83 triliun
5. Insentif perpajakan dalam bentuk pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk bidang kesehatan Rp20,85 triliun
6. Biaya operasi kesehatan vaksinasi/alat pelindung diri (APD) Rp3,3 triliun
7. Sarana dan prasarana alat kesehatan Rp1,6 triliun
8. Penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp14,86 triliun
9. Satgas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rp860 miliar
10. Penelitian dan komunikasi Rp1,17 triliun
Anggaran Covid-19 tahun 2021 dan 2020
Sebagai informasi, pada tahun 2021 dan 2020, Pemerintah RI menganggarkan sebesar Rp130,03 triliun dan Rp405,1 triliun. Seluruh anggaran penanganan Covid-19 ini dibiayai oleh APBN.
Tahun ini, anggaran penanganan Covid-19 mencakup program vaksinasi yang meliputi pengadaan, perawatan, insentif tenaga kerja hingga testing dan tracing Covid-19. Rinciannya, untuk pengadaan dan program vaksin Rp58,18 triliun, testing dan tracing Rp9,91 triliun, serta perawatan (therapeutic) dan insentif tenaga kesehatan senilai Rp61,94 triliun.
Jika dibandingkan, maka anggaran Covid-19 tahun 2021 setara dengan tujuh kali anggaran pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai. Juga sama dengan dengan 34 kali pembangunan Wisma Atlet atau empat kali pembangunan MRT atau 81 kali pembangunan air minum Jatiluhur.
BACA JUGA : Menkeu Bilang Utang Indonesia Masih Kecil Dibanding Negara Lain
Sementara itu, pada tahun 2020, Pemerintah RI bahkan menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp405,1 triliun menjadi Rp677,2 triliun, atau membengkak sekitar 67 persen.
Anggaran itu diperuntukkan bagi belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan sebesar Rp87,55 triliun.
Kemudian, Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial masyarakat yang terdampak Covid-19 yang mencakup pembiayaan Progran Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat Jabodetabek, Bansoss bagi masyarakat di luar Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon tarif listrik, bantuan langsung tunai (BLT), dan dana desa.
Selannjutnya, diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 123,46 triliun, yang mencakup membiayai subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai Rp10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat.
Tahun 2020, anggaran Covid-19 juga dikucurkan untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya sebesar Rp120,61 triliun. Lalu, Rp44,57 triliun bagi pendanaan korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya. Kemudian anggaran untuk sektoral maupun kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sebesar Rp97,11 triliun.
*****
Editor: YB Trisna
