Beranda Urban Nusantara

Aliansi Mahasiswa Islam Blitar Tolak Kenaikan BBM, Wabup dan DPRD: Solusinya Fokus di Bansos

41
0
Aliansi Mahasiswa Islam Blitar meminta pendapat Forkompinda dan DPRD Kabupaten Blitar soal kenaikan BBM
Aliansi Mahasiswa Islam Blitar meminta pendapat Forkompinda dan DPRD Kabupaten Blitar soal kenaikan BBM di dalam diskusi jalanan, saat menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar, Jalan Kusuma Bangsa, Kanigoro, Kamis (8/9/2022). Foto: achmad/barakata.id
DPRD Batam

Barakata.id, Blitar (Jatim) – Menolak kenaikan harga BBM, Aliansi Mahasiswa Islam Blitar menggelar aksi bersama di Depan DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (8/9/2022)

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Islam Blitar yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), HMI (Himpunan mahasiswa Indonesia) dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Cabang Blitar.

Ikuti saluran Barakata.id di WhatsApp klik disini

Dalam orasinya mahasiswa menolak tegas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, dan mendesak pemerintah untuk secara serius serta sungguh sungguh dalam memberantas mafia BBM.

Selain itu, mereka mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran, dan mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam penyaluran BBM.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Sekertaris PMII Cabang Blitar, Saifudin mengatakan menolak kenaikkan BBM karena perekonomian masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih akibat dampak Pandemi Covid-19

“Aksi ini merupakan murni pemikiran dari kami beberapa hari yang lalu dan tidak ada yang menunggangi dalam kegiatan ini.

Kami juga tahu bahwa kenaikan BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat, kami hanya menginginkan pemerintah daerah untuk bersama kami untuk menolak kenaikan BBM.

Sehingga, jebolnya anggaran bukan karena subsidi yang dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak. Kita sepakat menolak kenaikkan BBM karena perekonomian masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih akibat dampak Pandemi Covid-19,” kata Saifudin.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto menjelaskan bahwa pemerintah sudah banyak pertimbangan untuk kenaikan BBM.

“Keputusan dari pemerintah pusat saya anggap sudah banyak pertimbangan. Untuk itu, pemerintah pusat sudah mengintruksikan ke pemerintah daerah untuk merefokusing 5℅ atau 5,7 milyar dari DAU yang nanti digunakan untuk bansos/bantalan pada kelompok yang paling rentan atas penyesuaian harga BBM.

Saya harap, mahasiswa juga membangun sinergitas bersama pemerintah daerah. Apa yang menjadi ide/saran dari rekan mahasiswa agar didiskusikan dengan kami agar kami bisa memberi masukan ke pemerintah daerah apa yang harus kita dilakukan, saya yakin pemerintah pusat memberikan yang terbaik terhadap masyarakatnya atas kebijakan kenaikan BBM.

Kedepan nanti akan ada program bantuan yang akan dialokasikan kearah yang terdampak kenaikan BBM oleh tim pengendali inflasi daerah, dan saya harap kedepannya ada masukan dari rekan mahasiswa baik melalui tertulis maupun dengan audensi,” terang Suwito.

Dalam kesempatan juga, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso menyampaikan, “hari ini kami telah mendengarkan apa yang di aspirasikan oleh Aliansi Mahasiswa Islam Blitar, perlu diketahui bersama bahwa masalah ini bukan hanya terjadi wilayah Kabupaten Blitar saja, melainkan se Indonesia.

Saya juga bisa merasakan apalagi yang gajinya dibawah UMR. Mari kita buat kesepakatan dan nanti kita kirim ke pusat yang nantinya dalam pendistribusian bantuan sosial dampak kenaikan BBM akan diawasi Forkopimda dan aparat penegak hukum,” pungkasnya. (jun)