Barakata.id, Penajam Paser Utara- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur menganggarkan pembangunan rumah dinas bupati Rp34 miliar dengan alasan pejabat terkait tidak mengontrak.
Anggaran pembangunan rumah jabatan sebesar itupun menjadi sorotan. Pasalnya, pembangunan sampai saat ini belum mencapai seratus persen dan membutuhkan dana tambahan hingga kurang lebih mencapai miliaran rupiah.
Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud mengatakan pembangunan rumah dinas di daerahnya dibuat agar pejabat, termasuk dirinya tidak mengontrak.
Baca juga:
Abdul mengungkapkan selama ini Kabupaten Penajam Paser Utara belum punya rumah dinas bagi pejabat, sehingga mereka harus mengontrak.
“Pejabat-pejabat tersebut itu mengontrak rumah. Jadi rumahnya sendiri dikontrak sama pemerintah. Saya tidak mau melakukan itu makanya saya ingin rumah yang dibangun ini bukan rumah pribadi saya tapi ini adalah rumah milik Kabupaten Penajam Paser Utara,” ungkap Abdul seperti dikutip dari CNN Indonesia TV, Selasa (25/8/2021).
Selain rumah dinas untuknya, Abdul mengatakan, pejabat lain juga akan dibuatkan rumah dinas. Beberapa di antaranya yaitu Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan ketua dewan perwakilan daerah (DPD).
“Nanti akan dibangun lagi rumah Wakil Bupati, Forkompinda, Ketua Dewan Kabupaten,” ucapnya.
Baca juga:
Terkait biaya rumah dinas bupati yang menelan anggaran sampai Rp34 M, Abdul beralasan karena posisi rumah di dekat pantai. Sehingga, banyak biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi penimbunan dan masalah lainnya.
“Anggarannya itu kalau enggak salah ada 34 miliar yang pertama itu. Kenapa dia mahal tentunya memang posisi landscape-nya itu emang dia di pinggir pantai dikit, (dipakai untuk) penimbunan dan lain-lain,” ucapnya
Abdul menuturkan, pembangunan rumah dinas tersebut sudah hampir selesai. Meskipun, kata dia, banyak hambatan selama proses pembangunan.
Salah satu hambatannya adalah cuaca. Ia menyebut, selama pembangunan, curah hujan di daerahnya tinggi.
“Alhamdulillah sudah 89% tentunya dengan cuaca yang curah hujan yang semakin banyak yang tidak pernah bisa kita perkirakan,” ujar Bupati ketiga di Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut.
Baca juga:
Abdul mengatakan, pihaknya akan mengusahakan agar rumah dinas tersebut rampung secepatnya. Sehingga, kata Abdul Penajam Paser Utara lebih bermartabat.
“Bagaimana kabupaten ini bisa lebih bermartabat perubahan-perubahannya, yang paling tidak saya minta tahun ini harus selesai. kalau sudah selesai tetap saya tinggalin,” ujar pemenang Pilkada PPU 2018 yang diusung Demokat, PKS, dan NasDem itu.
Sebelumnya, proyek pembangunan rumah jabatan Bupati Penajam Paser Utara itu dikabarkan sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp34 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro menjelaskan masih membutuhkan anggaran untuk beberapa pengerjaan pembangunan rumah jabatan tersebut.
Edi mengatakan proyek pembangunan rumah jabatan bupati ini juga mengalami perubahan kontrak. Edi berkata, anggaran sejumlah pekerjaan harus dialihkan untuk pemasangan jaringan listrik sepanjang 2 kilometer yang mencapai Rp1,9 miliar.
Baca juga:
Sebagai informasi, Kabupaten Penajam Paser Utara adalah daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Paser pada 2002 silam. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Selat Makassar dan Kabupaten Paser. Sebagian wilayah dari Kabupaten Penajam Paser Utara ini akan menjadi bagian dari calon ibu kota negara baru RI, bersamaan dengan sebagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara.
******
Editor: Ali Mhd
