Home Hukrim

7 Fakta Mensos Juliari Terjerat Suap Bansos Corona

47
Suap Bansos Corona
Mensos Juliari P Batubara menyerahkan bansos beras kepada masyarakat Kabupaten Natuna, Selasa (22/9/20). (F: barakata.id /ist)

Barakata.id, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara terjerat kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) corona. Ia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam jumpa pers di Gedung KPK, Minggu (6/12/20), Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan, ada uang senilai Rp8,8 miliar yang diduga diambil dari setiap paket bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Uang tersebut dimanfaatkan untuk keperluan Mensos Juliari P Batubara.

Baca Juga :

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 7 fakta dari KPK terkait kasus dugaan suap Bansos Corona di Kemensos:

1. Mensos Juliari Tersangka

KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi bansos Corona di Kemensos. Hal itu diampaikan langsung Ketua KPK, Firli Bahuri.

Diduga sebagai penerima:

1. Juliari Batubara selaku Mensos
2. Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos
3. Adi Wahyono

Diduga sebagai pemberi:

1. Ardian IM selaku swasta
2. Harry Sidabuke selaku swasta

Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Mensos Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Adapun Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Rp8,8 Miliar untuk Juliari

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin