Home Kepulauan Riau Batam 213 PTT dan THL Diberhentikan, Aktivis Kemanusian Kirim Surat Terbuka untuk Bupati...

213 PTT dan THL Diberhentikan, Aktivis Kemanusian Kirim Surat Terbuka untuk Bupati Lingga

Para PTT dan THL Kabupaten Lingga hendak bertemu dengan Bupati Lingga, M.Nizar di rumahnya namun tidak dilayani. F: Barakata.id/ist
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id, Batam – Sebanyak 213 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab Lingga diberhentikan oleh Bupati Lingga, M.Nizar.

Keputusan Bupati Lingga tersebut menjadi pemantik bagi aktivis kemanusian, Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus yang biasa dipanggil Romo Paskal.

Aktivis pemerhati kemanusiaan ini mengecam keras atas tindakan arogansi Bupati Lingga M Nisar yang disebut – sebut telah membunuh rakyat Lingga.

“Perjuangan mereka untuk mendapatkan hak dalam kemerdekaan kehidupan masyarakat berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab kini menjadi momok arogansi seorang pribadi Bupati Lingga M.Nisar yang telah mengebiri hak rakyatnya,” ungkap Romo Paskal melalui keterangan tertulisnya, Jumat (2/7/2021).

Baca juga:

Romo mengatakan, kondisi Covid 19 masih berkelanjutan hingga kini sikap dan para kaki tangan Bupati Lingga M Nisar tersebut membuang rakyat Lingga bagaikan membunuh hidup mati para Pegawai PTT dan THL di Lingkungan Pemkab Lingga

Disamping itu, aktivis kemanusiaan tersebut juga menyampaikan masyarakat yang hendak menjumpai orang nomor satu di Lingga tersebut tidak digubris

“Saat masyarakat berjuang hendak berjumpa Bupati berminggu – minggu sampai kemaren ke rumah Bupati juga tidak digubris,” ujarnya.

Baca juga:

Berikut surat terbuka Romo Paskal kepada Bupati Lingga M Nisar

DARI “RAKYAT LINGGA YANG TERBUANG”

Bahwa kami pada bulan Juni 2021 yang sehari-hari mengabdi sebagai Tenaga Harian Lepas (THl) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga telah diputuskan kontrak kerjanya oleh Pemerintah Kabupaten Lingga dalam hal ini Bupati.

Bagi kami ini adalah kebijakan yang arogan apalagi bupati mempertontonkan arogansi kebijakan itu dengan berbicara di media menantang kami di PTUN tetapi menolak berbicara dengan kami yang sudah berhari-hari merasa dibuang menantikan jawaban dan kesempatan bertemu langsung dengan pimpinan kami di pemerintah kabupaten Lingga ini.

Arogansi kebijakan ini sungguh sangat tidak manusiawi di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang sangat terpuruk karena pandemi covid-19. Bukankah seharusnya negara mesti hadir meringankan beban masyarakat. Tetapi Pemerintah Kabupaten Lingga telah menghilangkan pekerjaan dan menimbulkan pengangguran baru dengan arogan. Pun kami tidak dijelaskan mengapa diberhentikan padahal sudah belasan tahun kami mengabdi bukan untuk memperkaya diri tetapi hanya sekedar bertahan hidup, apalagi yang dapat menopang hidup kami selain pekerjaan tersebut.

Entah motif apa yang melatar belakangi kebijakan arogan ini dan untuk kepentingan siapa. Kami tidak tahu. Yang kami tahu, kami tetap akan berjuang menyuarakan isi hati kami ini hingga kami semua mendapatkan kejelasan dan keadilan.

” SALAM DUKA DARI KAMI 213 RAKYAT LINGGA YANG TERBUANG”

****

Editor: Ali Mhd

SebelumnyaIni 10 Isu Strategis Pembangunan Batam di 2021-2026
SelanjutnyaVaksinasi di Natuna Dosis Pertama Capai 57,55 Persen

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin